Sebanyak 198 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang semula pejabat struktural eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban resmi dilantik dan mengucap sumpah janji jabatan fungsional tertentu melalui penyetaraan, Senin (30/5).
- Titik Blackspot dan Troublespot di Kabupaten Tuban yang Wajib Diwaspadai Pemudik
- Ramadan 2024, PHE TEJ Serahkan 1500 Paket Sembako Kaum Dhuafa hingga Anak Yatim Piatu
- Gempa Tektonik Tuban Terasa di Lamongan, Warga Berhamburan Keluar Rumah
Pengambilan sumpah dilakukan di Pendapa Kridha Manunggal Tuban oleh Sekretaris Daerah Budi Wiyana, dan dihadiri oleh segenap pimpinan OPD.
Dalam arahannya, Sekda Budi Wiyana mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah merupakan implementasi dari amanat Presiden Joko Widodo dalam rangka percepatan reformasi birokrasi melalui penyederhanaan birokrasi.
Selain itu, juga tertuang dalam aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi.
“Sebenarnya kita melantik 199 orang, tetapi satu orang meninggal dunia,” ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Dengan adanya penyetaraan jabatan struktural ke fungsional adalah untuk memotong birokrasi dalam memberikan tugas pelayanan kepada masyarakat, sehingga unit organisasi bisa lebih fleksibel dan dinamis, baik secara regional hingga nasional.
“Implementasi khususnya adalah untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi,” jelasnya.
Budi berpesan agar pelantikan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai visi-misi Pemkab Tuban dalam rangka kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Budi menambahkan, sebelumnya Pemkab Tuban juga telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi, melalui Peraturan Daerah perubahan SOTK.
“Semua pasti sudah tau, ada lima OPD yang dikurangi atau di marger, ini juga implementasi dari aturan yang ada,” ungkapnya.
Selain itu, penyetaraan jabatan juga telah dilakukan melalui dua tahap, melalui regulasi yang dinamis yang akan selalu disesuaikan dengan aturan terbaru.
“Jadi pelantikan ini telah melalui beberapa tahap hingga mendapatkan persetujuan dari Kemenpan RB tanggal 27 Mei lalu,” tegasnya.
Ia melanjutkan, nantinya ada penyesuaian sistim kerja di instansi pemerintah, melalui peraturan Kemenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi.
Dia berharap agar OPD terkait segera menindaklanjuti aturan tersebut, dan segera merumuskan terkait teknis yang ada. Secara proaktif menginformasikan terkait aturan baru kepada para pejabat fungsional.
“Pimpinan OPD juga diminta untuk segera adaptif menyerap aturan baru, agar tidak ada miss komunikasi yang menimbulkan kontra produktif,” pungkasnya. 
- PPP Jombang Dukung Nyai Mundjidah Dua Periode
- Lelang Proyek Pembangunan Alun-alun Jember dan Jalan Andongrejo-Bandealit Senilai Rp40 M Dinilai Ilegal
- Ambulans Angkut 6 Pegawai Dinas Kesehatan Tulungagung Terguling Usai Tabrak Pengendara Motor
