DPRD Banyuwangi Gelar Rapat Paripurna Nota Penjelasan Raperda LPJ APBD 2021

Bupati Ipuk Fiestiandani menyerahkan dokumen LPJ APBD 2021 kepada Pimpinan Rapat, Ruliyono/RMOLJatim
Bupati Ipuk Fiestiandani menyerahkan dokumen LPJ APBD 2021 kepada Pimpinan Rapat, Ruliyono/RMOLJatim

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan nota penjelasan Bupati atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021.


Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono memimpin rapat yang diikuti seluruh anggota dewan lintas fraksi. Sementara Bupati Ipuk Fiestiandani hadir didampingi Sekda Mujiono serta jajaran Kepala SKPD dan Camat.

Dalam Nota Penjelasan LPJ APBD 2021 itu, Bupati Ipuk menyampaikan, Pemkab Banyuwangi berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebanyak 10 kali berturut-turut sejak tahun 2012 hingga tahun 2021.

"Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh elemen masyarakat Banyuwangi, Eksekutif dan Legislatif," katanya dihadapan rapat paripurna, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (2/5).

Maka dari itu, kata dia, eksekutif berkomitmen akan terus meningkatkan akuntabilitas guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Secara garis besar LPJ pelaksanaan APBD Tahun 2021, Pendapatan Daerah pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp3,181 triliun atau 105,53 persen dari target anggaran sebesar Rp3,014 triliun.

Pendapatan daerah tahun 2021 tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp520,021 miliar atau 102,79 persen dari target anggaran sebesar Rp505,89 miliar.

"Pendapatan Daerah juga bersumber dari transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan yang terealisasi sebesar Rp 2,500 triliun atau 106,36 persen dari anggaran sebesar Rp2,350 triliun. Dan transfer pemerintah pusat lainnya terealisasi sebesar Rp1,982 miliar atau 103,83 persen," jelasnya.

Sedangkan nilai transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terealisasi sebesar Rp255,1 miliar dari anggaran sebesar Rp 178,7 miliar atau 142,75 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sekitar Rp. 161,1 miliar dari anggaran sebesar Rp158,999 miliar atau 101,93 persen.

Dalam rapat paripurna itu, Bupati Ipuk juga menjelaskan nilai belanja dan transfer daerah tahun 2021. Belanja daerah terealisasi sebesar Rp3,093 triliun dari anggaran sebesar Rp3,314 triliun atau terealisasi sebesar 93,33 persen.

Belanja daerah ini pos-posnya meliputi belanja operasi sebesar Rp. 1,986 triliun, belanja modal terealisasi sebesar Rp 661,1 miliar.

"Untuk belanja tidak terduga selama tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 29,019 miliar dari anggaran sejumlah Rp 40 miliar atau sebesar 72,55 persen," katanya.

Sehingga per 31 Desember 2021 terjadi surplus realisasi sebesar Rp. 87,616 miliar yang merupakan hasil dari pendapatan daerah dikurangi dengan realisasi belanja dan transfer daerah.

Sedangkan untuk rincian pos pembiayaan daerah, realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 310,594 miliar dari anggaran sebesar Rp 310,593 miliar. Demikian pula dengan pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp10,400 miliar dari anggaran sebesar Rp10,400 miliar atau 100 persen.

"Dengan demikian jumlah pembiayaan netto sebesar Rp300,194 miliar, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp 387,811 miliar yang merupakan hasil penjumlahan surplus anggaran dengan pembiayaan netto," papar Ipuk.

Usai penyampaian Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 oleh Bupati Banyuwangi. Rapat paripurna DPRD dinyatakan selesai dan ditutup.

Diakhiri dengan penyerahan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 oleh Bupati Ipuk kepada Pimpinan Rapat Paripurna, Ruliyono.