Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menagih janji Erick Thohir untuk melakukan bersih-bersih pada BUMN di sektor perkebunan.
- Hak Angket DPR: Drama Politik atau Upaya Nyata Memperbaiki Demokrasi?
- Kejagung Lembaga Paling Dipercaya Publik, DPR Terendah
- Polri Didesak Usut Dugaan Perbudakan Pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit
Politisi Partai NasDem ini mengungkapkan, bersih-bersih juga perlu dilakukan oleh Erick Thohir dalam BUMN Perkebunan yakni seluruh PTPN. Dia menilai PTPN dari 1 hingga 14 perlu dilakukan audit internal baik dari sisi oprsional, kinerja dan laba ruginya.
“Karena ada dugaan lebih besar biaya operasional dibanding pendapatannya, Dan itu saya duga semua dari kebijakn direksi-direksi dari BUMN Perkebunan itu sendiri,” kata Rudi dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/7).
Lebih lanjut, legislator dapil Sumatera Utara III ini mencontohkan adanya masalah di PTPN 3. Rudi mengaku menerima laporan ada dugaan jika anggaran pengeluaran dari BUMN tersebut banyak digelembungkan dan di mark up oleh para direksi.
Hal ini, menurut Rudi, bisa terjadi lantaran Dirutnya berkantor di Jakarta sehingga pengawasan yang dilakukan tak ketat.
“Menurut data dari beberapa lembaga masyarakat pemerhati kinerja PTPN 3, yang dilaporkan ke saya selaku Anggota DPR RI dari Sumut, diduga para SVPP atau selevel direktur memelihara kontraktor besar yang bernama Aseng dari Kota Galang dan memonopoli semua tender pengadaan di PTPN 3 melalui orang tersebut. Hal ini membuat pengusaha umkm kecil tidak bisa masuk untuk ikut tender dengan berbagai alasan,” papar Rudi.
“Ini membuat para bawahan SVVP menjalankan kebijakan yang diduga seperti di BUMN Garuda. Seperti membuat pengadaan pengadaan barang yang dikendalikan dan dimonopoli oleh 1 atau 2 orang saja dan di-mark up,” sambungnya.
- Hak Angket DPR: Drama Politik atau Upaya Nyata Memperbaiki Demokrasi?
- Debat Pilpres 2024, Khofifah dan Erick di Barisan Pendukung Prabowo-Gibran
- Kejagung Lembaga Paling Dipercaya Publik, DPR Terendah
