Isu Penggunaan Dana Umat Jangan Sampai Ganggu Kolaborasi ACT dan Pemprov DKI

Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M. Rico Sinaga/Net
Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M. Rico Sinaga/Net

Tidak sedikit kerjasama yang dijalin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang kini ditengarai menggunakan dana umat untuk kepentingan pribadi para petingginya.


Soal kerjasama itu, Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M. Rico Sinaga memastikan kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan lembaga ACT hanya sebatas untuk kemanusiaan. Salah satunya, ACT digandeng untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Kolaborasi Pemda DKI Jakarta bersama ACT semata-mata dalam bentuk kemanusiaan. Soal dugaan penyelewengan dana umat oleh oknum ACT itu domain polisi dan penegak hukum terkait,” kata Rico Sinaga dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (5/7).

Menurut Rico, ACT menjadi salah satu kolaborator untuk meredam dampak sosial ekonomi dari wabah Covid-19 tersebut. Salah satunya, melalui peluncuran program Jakarta Care Line bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta Care Line menjadi bentuk nyata dari sinergi ACT dan Pemprov DKI Jakarta dalam gerakan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB).

Rico menambahkan, proses kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan ACT, selama pendemi Covid-19 hingga saat ini, hanya sebatas kemanusiaan dan tak ada unsur yang merugikan buat masyarakat DKI Jakarta.

“Semoga kasus yang menimpa ACT tak berdampak bagi program-program kemanusiaan yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya Pemda sudah memiliki Baznas Bazis Provinsi dan Kota yang bisa menampung melayani kebutuhan sosial bagi warganya,” demikian Rico.

Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku akan melakukan evaluasi kerja sama imbas isu yang menerpa ACT terkait dugaan penyelewengan dana umat.

Dugaan penyelewengan dana donasi umat di tubuh organisasi ACT itu viral di media sosial, salah satunya di Twitter.

“Kami tentu akan melakukan evaluasi semuanya sejauh mana masalahnya sesungguhnya,” kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/7).

“Kami dapat informasi ada pimpinan yang dianggap bermasalah, tentu nanti kami akan lihat ke depan,” sambungnya.

Meski begitu, Ariza memastikan, kalau selama ini kerja sama dengan organisasi filantropi termasuk ACT itu tidak mengalami masalah.

“Sejauh ini hubungan kami dengan ACT tidak ada masalah termasuk pendistribusian hewan kurban tidak ada masalah. Di satu sisi sama kami kan tidak ada masalah, baik-baik saja,” demikian Ariza.