Gelombang protes kenaikan harga BBM di Kabupaten Jombang terus berlanjut. Kali ini, belasan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendorong motor seusai orasi di depan Kantor DPRD setempat.
- Jalin Persaudaraan, 31 Tahun Pengusaha Nonmuslim Jombang Berbagi Sembako di Bulan Ramadan
- Pilkada Jombang 2024, GPK Usulkan Nyai Mundjidah Lanjut 2 Periode
- Dinas PUPR Jombang Perbaiki 17 Ruas Jalan Usulan dari Kecamatan
Aksi ini sebagai bentuk protes atas bandelnya pemerintah yang telah menaikkan harga BBM baik subsidi maupun non subsidi. Padahal, menurut para mahasiswa ada kebijakan lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah salah satunya menunda proyek strategis nasional (PSN).
"PSN ini tidak berdampak langsung pada masyarakat, sehingga anggaran untuk pembangunan itu dapat dialihkan ke subsidi BBM," kata Imam Kukuh Andrianto kordinataor aksi KAMMI, Kamis (08/09) dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (8/9).
Dia mengungkapkan, berdasarkan aturan Permenko no 09 Tahun 2022 tentang perubahan daftar PSN, pemerintah telah merencanakan pembangunan dengan total 200 proyek dan 12 program. Dengan nilai investasi sekitar Rp. 5.500 triliun sampai tahun 2024.
"Atas dasar penolakan masyarakat dan intruksi pimpinan pusat KAMMI, maka dengan ini kami nyatakan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM," ujar dia.
“Mendesak pemerintah kendalikan harga bahan-bahan pokok. Mendesak pemerintah tunda PSN yang tidak berdampak langsung bagi rakyat dan alihkan anggatan untum subsidi BBM,” tegasnya menambahkan.
Dia berharap anggota DPRD dan dari pihak Pemerintah Kabupaten Jombang juga turut memberikan pernyataan sikap penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi ini ke pusat.
"Naiknya harga BBM bersubsidi ini betul-betul sangat mencekik rakyat Indonesia," tegasnya.
Setelah membacakan surat pernyataan penolakannya di depan Kantor DPRD jalan Wahid Hasyim, para mahasiswa ini ditemui langsung anggota DPRD Komisi D dari PKS, Mustofa.
Mustofa turut mendukung penolakan mahasiswa atas naiknya BBM tersebut. Dirinya akan menyalurkan ke pimpinan agar menjadi perhatian dan kajian, karena dengan adanya kenaikan BBM tentunya memberatkan masyarakat.
"Setelah recovery pandemi covid, dan perekonomian sedang bergeliat. Maka kami meminta ini ditinjau ulang supaya tidak memberatkan masyarakat," ujar Cak Mus, panggilan akrabnya.
Wewakili anggota DPRD Jombang, dia sangat berterima kasih atas kepedulian dari mahasiswa atas situasi yang terjadi.
Terlebih, masyarakat saat ini sedang dalam recovery dari dampak pandemi Covid- 19. Ekonomi baru bergeliat, namun dibebankan kembali kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Kami juga mendorong Pemkab Jombang memberikan perlindungan terhadap pelaku UMKM agar tetap bisa berwirausaha," pungkasnya.
Usai dari DPRD, belasan mahasiswa ini meninggalkan lokasi berdemonstrasi dengan berjalan kaki menuntun motor. Hal itu menjadi sindiran atas kenaikan harga BBM yang dirasa sangat memberatkan masyarakat. 
- Lelang Proyek Pembangunan Alun-alun Jember dan Jalan Andongrejo-Bandealit Senilai Rp40 M Dinilai Ilegal
- Ambulans Angkut 6 Pegawai Dinas Kesehatan Tulungagung Terguling Usai Tabrak Pengendara Motor
- Polrestabes Surabaya Tangkap 11 Pelaku Pesta Narkoba
