Gelombang aksi demo penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi terus mengalir dari berbagai daerah. Kali ini, puluhan mahasiswa Tuban menggelar aksi serupa di depan kantor DPRD setempat, Jumat (9/9) sore.
- Titik Blackspot dan Troublespot di Kabupaten Tuban yang Wajib Diwaspadai Pemudik
- Ramadan 2024, PHE TEJ Serahkan 1500 Paket Sembako Kaum Dhuafa hingga Anak Yatim Piatu
- Gempa Tektonik Tuban Terasa di Lamongan, Warga Berhamburan Keluar Rumah
Dalam aksinya, mahasiswa mengangkat poster yang terdapat bergambar mirip Presiden Jokowi bersama Puan Maharani. Kedua mata gambar tersebut ditutup blok hitam dengan bertuliskan rakyat bisa apa?
Tak hanya itu, mahasiswa juga membentangkan poster bertuliskan ‘rindu banteng menangis’ sambil terdapat gambar Puan Maharani dengan mata ditutup blok hitam, dan sejumlah poster lainnya.
“Kita menolak BBM naik karena merugikan rakyat,” ujar Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tuban Daman Huri, dalam orasinya di hadapan massa aksi.
Massa demo itu mengatasnamakan Front Aliansi Mahasiswa Tuban itu terdiri dari GMNI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Tuban.
“Kita mendesak Presiden untuk mengevaluasi BPH Migas karena dinilai tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM, yang membuat pemerintah ingin menaikkan harga BBM,” tegas Daman Huri.
Selain itu, massa aksi mendesak Presiden, untuk segera memperbaiki sistem pemberian BBM subsidi agar tepat sasaran. Serta menuntut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tranparansi dan jujur terhadap serapan anggaran untuk Subsidi BBM sebesar Rp502 triliun.
“Kita mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memeriksa dan mengaudit Kemenkeu dan BPH Migas terkait adanya dugaan penyelewengan anggaran Subsidi BBM,” ungkapnya.
Hal sama juga disampaikan Agung Saputra Ketua Umum IMM Tuban. Ia menuntut pemerintah untuk membentuk Satgas Pengawasan terkait penerimaan BBM bersubsidi. Termasuk, mendorong Pemerintah untuk percepatan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui kebijakan pusat dan daerah.
“Mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan energi baru dan terbarukan sebagai solusi atas Krisis nasional,” tambahnya.
Puas menyampaikan aspirasi, mahasiswa ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Tuban Imam Sutiono. Imam menyampaikan bahwa aspirasi dari aliansi mahasiswa ini akan diteruskan ke pusat dan dirinya menolak adanya kenaikan harga BBM subsidi.
“Saya sebagai Ketua Partai Demokrat dan Fraksi Partai Demokrat, berdiri tegas menolak kenaikan harga BBM. Berdiri bersama dengan teman-teman semuanya, berdiri berdampingan bersama dengan teman-teman semuanya,” ungkap Imam Sutiono.
Aksi tersebut dikawal ketat oleh puluhan aparat kelapangan. Kapolres Tuban AKBP Rahman Wijaya bahkan turun langsung ke lapangan untuk ikut mengawal penyampaian aspirasi mahasiswa tersebut. 
- PPP Jombang Dukung Nyai Mundjidah Dua Periode
- Lelang Proyek Pembangunan Alun-alun Jember dan Jalan Andongrejo-Bandealit Senilai Rp40 M Dinilai Ilegal
- Ambulans Angkut 6 Pegawai Dinas Kesehatan Tulungagung Terguling Usai Tabrak Pengendara Motor
