Jika Puan Maharani menggunakan kewenangannya sebagai Ketua DPR RI dengan baik, momentum kenaikan harga BBM bisa jadi cara untuk mengerek elektabilitasnya. Sayang, hal itu tidak diambil oleh Puan sebagai tokoh yang berpotensi besar akan bertarung di Pilpres 2024 mendatang.
- Mahasiswa Nyanyikan Lagu untuk Puan Sambil Bakar Ban dan Pakai Topi Ultah
- Joman Ikut Tolak Kenaikan BBM Bersama Mahasiswa dan Aktivis
- Demo Tolak BBM, Mahasiswa Bakar Ban Bekas dan Lantangkan Revolusi di Patung Kuda
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM di berbagai daerah oleh mahasiswa hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda akan selesai. Bahkan cenderung akan semakin massif.
"Aksi seporadis oleh para mahasiswa semakin meluas dan membesar, namun pemerintah bergeming dan justru merespons dengan cara bermain silogisme seperti yang disampaikan oleh Menteri BUMN, Menko Marvest, dan bahkan Wapres Maruf Amin," ujar Satyo dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/9).
Apalagi, kata Satyo, sangat disayangkan Ketua DPR yang kemungkinkan akan bertarung dalam Pilpres 2024 tidak mengambil momentum dengan mendukung demonstrasi.
Pun bergerak menggunakan kewenangannya sebagai Ketua DPR dalam menggunakan hak-hak pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang kontroversial.
"Padahal jika memanfaatkan momentum saat ini dapat dipastikan itu akan mengerek elektabilitasnya," kata Satyo.
Satyo menilai, aksi penolakan kenaikan harga BBM sangat mungkin akan terus membesar akibat dampak sosial dan ekonomi yang tidak kecil.
"Karena, banyak elemen masyarakat yang belum semua berunjuk rasa, misalnya kaum buruh, petani, nelayan ataupun masyarakat marginal yang sangat berat menanggung dampak ekonomi dari kenaikan harga BBM di saat pertahanan perekonomian masyarakat belum pulih akibat pandemi," pungkas Satyo.
- Pilpres 2024 Kemungkinan Dua Putaran, Paslon 1 dan 3 Berpeluang Koalisi
- Puan Maharani Buka Rapat Paripurna ke-10, Ini yang Dibahas
- Kritikan Ganjar ke Pemerintahan Jokowi bukan Instruksi PDIP
