Lamongan Lakukan Perubahan APBD 2022 Hadapi Turbulensi Ekonomi

Bupati Lamongan Yurohnur Efendi usai menandatangani berita acara persetujuan Perubahan APBD 2022/RMOLJatim
Bupati Lamongan Yurohnur Efendi usai menandatangani berita acara persetujuan Perubahan APBD 2022/RMOLJatim

Dinamika perekonomian Indonesia sedang berada di fase turbulensi yang menimbulkan destruksi pada kebijakan fiskal.


Menghadapi kondisi tersebut, Lamongan melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPRD di hari keempat dalam rangka persetujuan APBD tahun anggaran 2022, di ruang rapat paripurna DPRD Lamongan.

Kenaikan inflasi merupakan dampak dari adanya pengetatan moneter. Maka dari itu Pemkab Lamongan menetapkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah setelah adanya perubahan APBD tahun anggaran 2022 pada 3 September lalu.

"Ada kenaikan inflasi sebesar 4.94% Agustus ini. Maka dari itu Pemkab Lamongan menulis kebijakan yang pasti diikuti dengan tindak lanjut penanganannya," ujar Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat memberikan sambutan setelah melakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama terkait perubahan APBD 2022 dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (9/9).

Tindak lanjut yang dilakukan Pemkab dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin di tingkat kelurahan, bantuan langsung tunai (BLT) ditingkat desa melalui dana dusun, bantuan kepada pedagang kaki lima, supir, tukang becak, dan ojek online di Lamongan.

Adapun bentuk perlindungan sosial yang diberikan berupa asuransi kepada nelayanan serta perlindungan pengobatan.

Pemkab Lamongan juga mengadakan program penciptaan lapangan kerja dengan menggelar pelatihan bersertifikasi dan fasilitasi alat kerja.

Bupati Yuhronur mengatakan momentum saat ini merupakan tantangan ekonomi multidimensial. Pemulihan ekonomi di Lamongan juga dibantu oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang selalu melakukan pemantauan rutin dan berkala untuk memastikan tidak adanya kenaikan melonjak di pasar.

"Berkat kerjasama yang terjalin antara Pemkab, DPRD, TPID, dan pihak terkait lain. Pemulihan mulai nampak jika dilihat dari pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 80 miliar 548 juta 314 ribu 32 rupiah, sehingga menjadi 3 triliun 57 miliar 816 juta 53 ribu 532 rupiah," ujarnya di hadapan 35 anggota dewan yang hadir.