Yayasan Amanatul Ummah yang menauangi Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet digugat oleh DPD LP2KP Kabupaten Mojokerto senilai Rp8 miliar ke Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto.
- Bupati Mojokerto Serahkan Bantuan Paket Sembako untuk Warga Desa Ngrame Terdampak Banjir
- Pj Wali Kota Mojokerto Dampingi Pj Gubernur Tinjau Banjir Luapan Sungai Sadar
- Baliho Prabowo-Gibran Bertuliskan MKP Bertebaran di Mojokerto, Relawan KOPRA: Hanya Sumbangan
Selain Yayasan, ada 12 pihak lainnya yang digugat. Yakni Wakil Bupati Mojokerto selaku ketua Yayasan Amanatul Ummah, Muhammad Al Barra, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto, Kepala Seksi pendaftaran hak atas tanah kantor BPN Kabupaten Mojokerto, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Mojokerto.
Kemudian, Camat Pacet, Kepala Desa Kembangbelor, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pacet, Notaris Ariyani, Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto, dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Mojokerto.
Pengajuan gugutan ini dilayangkan DPD LP2KP Kabupaten pada 29 Agustus 2022. Gugatan tersebut terkait dengan bangunan Yayasan Amanatul Ummah yang berdiri di atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Juru Bicara Tim Advokasi LP2KP Kabupaten Mojokerto, Surya mengatakan jika pihaknya menggugat yayasan Amannatul Ummah lantaran mendirikan bangunan di atas LP2B.
“Secara global materi gugatan yakni LP2B, dimana yayasan Amanatul Ummah mendirikan bangunan,” katanya selepas sidang di PN Mojokerto dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (12/9).
Dalam perkara ini, LP2KP mengaku telah melaporkan 13 orang maupun lembaga diantaranya; Yayasan Amanatul Ummah, Muhammad Albarraa, Kepala BPN Kabupaten Mojokerto serta Kasi Pendaftaran Hak dan Tanah.
Sidang perdana gugatan tersebut dilaksanakan Senin (12/9) di ruang Cakra PN Mojokerto. Sejumlah personel kepolisian disiagakan untuk mengawal jalannya sidang.
Namun, sidang perdana itu tidak dihadiri pihak Yayasan Amanatul Ummah sebagai tergugat I dan Muhammad Al Barra sebagai tergugat II. Sehingga majelis hakim yang diketuai oleh Sunoto menunda persidangan pekan depan.
DPD LP2KP Kabupaten Mojokerto, dalam gugatannya, meminta majelis hakim mengabulkan seluruh gugutanya. Pertama, menyatakan batal demi hukum dan mencabut segala bentuk perijinan yang terbit untuk Pondok Pesantren Amanatul Ummah yang berdiri di atas obyek sengketa.
Kedua, menghukum tergugat I dan tergugat II untuk mengembalikan fungsi obyek sengketa seperti keadaan dan bentuk semula, yaitu menjadi lahan pertanian sesuai dengan fungsi LP2B.
Ketiga, menghukum tergugat I dan terguagat II untuk membayar denda sebesar Rp 3 miliar kepada negara atas kerugian materiil yang diderita oleh masyarakat Indonesia.
Keempat, menghukum tergugat I dan terguagat II untuk membayar denda sebesar Rp 5 miliar kepada Negara atas kerugian immateriil yang diderita oleh masyarakat Indonesia.
Kelima, menyatakan bahwa para tergugat yaitu tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat IV, tergugat VII, tergugat VIII dan tergugat IX, secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Keenam, menyatakan bahwa para turut tergugat yaitu tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV, secara sah dan meyakinkan telah turut melakukan perbuatan melawan hukum.
Ketujuh, menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp 2,5 juta setiap hari atas kelalaiannya mengembalikan fungsi obyek sengketa sebagaimana disebut dalam petitum nomor 3 kepada megara sejak perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap atau incraht melalui Pengadilan Negeri Mojokerto.
Kedelapan, meletakkan Sita terhadap Obyek Sengketa tersebut di atas sampai dengan pelaksanaan segala putusan dalam perkara ini.
Kesembilan, menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, verset, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya.
Kesepuluh, menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Sementara itu, Ketua Yayasan Amanatul Ummah, Muhammad Al Barra menegaskan siap mengikuti proses peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Mojokerto.
“Kita sedang mempersiapkan materi-materi sidang yang nanti diwakili pengacara, biar pengacara nanti yang datang langsung ke sidang. Kita hadapi saja, siap,” ujarnya.
Dia menjelaskan, Yayasan Amanatul Ummah mulai dibangun gedung pondok pesantren pada 2006. Sedangkan aturan terkait tata ruang Kabupaten Mojokerto disahkan pada 2012, yakni Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2012 tentang rencana tata ruang/wilayah (RT/RW).
“Pembangunan (pondok) sudah mulai tahun 2006, hanya prasastinya kira-kira pada tahun 2008. Adanya Perda RT/RW itu kan tahun 2012, sedangkan pesantren ini jauh sebelum 2012 sudah berdiri,” jelas pria yang akrab disapa Gus Barra.
Seharusnya, lanjut Gus Barra, pihak pemerintah memfasilitasi dan mempermudah proses pengajuan izin dan alih fungsi lahan yang sudah dibangun sebelum aturan tersebut dikeluarkan.
“Karena sudah ada banguanannya, mau diapakan? Tinggal bagaimana lahan itu dikeluarkan dari lahan hijau dengan cara diajukan ke kementrian untuk menjadi lahan kuning. Kan simple sebenarnya,” tandasnya.
Sementara infomasi dari carik Desa Kembangbelor seperti disampaikan gus Barra, lahan yang ditempati Yayasan Amanatul Ummah tidak produktif dipergunakan untuk pertanian.
“Kalau menurut carik, status lahan itu perengan, artinya tidak produktif untuk pertanian. Sepaham saya ya, dia (lahan) mengandalkan air hujan saja. Itu tanah bukan murni untuk lahan sawah,” ungkapn Gus Barra.
Masih kata Gus Barra yang juga Wabup Mojokerto, pihaknya pernah mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan peralihan fungsi lahan melalui seseorang. Akan tetapi hingga saat ini belum keluar.
“Dulu pernah diurus, terus kita mengurusnya melalui orang, tapi tidak tahu karena permasalahnya apa kok sampai tidak keluar,” lanjutnya.
Bahkan, sebelum adanya laporan dari DPD LP2KP Kabupaten Mojokerto kita sudah mengurus alih fungsi lahan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupeten Mojokerto.
“Terus diurus pula izin lahan kuning, pada waktu Bapedda pak Hariyono, berkas-berkas sudah kita kasihkan semua. Terus Bapedda diganti pak Bambang kita juga sudah mengajukan juga untuk peralihan status lahan. Itu bisa di cek ke Bapedda,” ujarnya.
Hanya saja, Gus Barra tidak tahu secara detail luas lahan yang dimiliki Yayasan Amanatul Ummah. Demikian juga dengan luas lahan yang masuk LP2B.
“Saya kurang tahu ya luas semuanya berapa. Lahan yang kita miliki menurut keterangan Pak Kades itu 62 hektar, yang terpakai bangunan mungkin 10 persennya kira-kira. Kalau itu (LP2B) saya kurang tahu, mungkin pak lurah yang bisa mejelaskan,” tambahnya. 
- Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Rampung 2024
- Optimis Selesai Tepat Waktu, Pansus RPJP Akan Konsultasi Ke Bapenas
- BPBD Jatim Diminta Pasang EWS Di Lokasi Rawan Bencana
