Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan turun gunung karena mencium aroma Pemilu 2024 akan dijalankan secara tidak adil, masih menjadi perbincangan publik.
- Santunan Anak Yatim IKAPTK Jatim, Adhy Karyono: Wujud Solidaritas dan Kebersamaan ASN Jatim
- Demokrat Berharap Khofifah-Emil Lanjut Dua Periode
- Komitmen Demokrat Bondowoso dan Pengaruh Koalisi Pusat, Begini Kata Ketua DPC Demokrat Bondowoso
Dugaan SBY, Pemilu 2024 akan diwarnai intrik dan kecurangan. Dia mengaku mendapat kabar, bahwa Pilpres 2024 hanya akan menyajikan dua pasangan calon.
Soal kecurangan, baru-baru ini pernyataan SBY saat jelang Pemilu 2014 kembali beredar. Di Twitter, video itu salah satunya diunggah akun politisi PDIP yang juga mantan kader Partai Demokrat Ruhut Sitompul.
Dalam satu sesi wawancara, SBY yang saat itu menjabat Presiden, membahas soal kecurigaan Pemilu 2014 akan diwarnai kecurangan dan ketidaknetralan pemerintah.
Kata SBY, hal tersebut memang sudah sering dibahas. Bagi dia, tuduhan pada kemungkinan kecurangan mungkin saja disuarakan oleh orang-orang yang terbiasa berperilaku curang.
"Saya juga mendengar, dan kalau saya perhatikan politisi yang menuduh pemilu curang, ya itu itu saja orangnya," kata SBY dalam video di akun @ruhutsitompul dikutip Rabu (21/9).
"Bahkan saya dengan teman-teman berbicara jangan-jangan orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang, itu dulu juga sering curang, dikira orang lain melakukan hal yang sama," sambungnya.
Sementara, pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu (15/9), SBY mengatakan siap turun gunung pada Pemilu 2024.
"Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang, saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda pemilu 2004 bisa tidak jujur dan tidak adil," ujar SBY dalam video yang diunggah akun TikTok @pdemokrat.sumut, Jumat (16/9).
Ketidakadilan itu, dikatakan SBY, ada kabar yang dia dengar bahwa calon presiden dan calon wakil presiden dikondisikan hanya untuk dua pasangan calon yang mendapatkan restu dari pihak tertentu. Hal ini, dia tidak menjelaskan pihak dimaksud.
"Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja, yang dikehendaki oleh mereka," katanya.
"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya, bersama koalisi tentunya,jahat bukan pikiran seperti itu? Itu batil," imbuhnya. 
- Jelang Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2024, Khofifah : Insya Allah Prabowo-Gibran Menang
- PPP Jombang Dukung Nyai Mundjidah Dua Periode
- Lelang Proyek Pembangunan Alun-alun Jember dan Jalan Andongrejo-Bandealit Senilai Rp40 M Dinilai Ilegal
