Membangun infrastruktur bukan hanya sekadar proses untuk memiliki dan mencetak legacy, namun juga soal tepat guna.
- Eros Djarot: Oligarki The Real Winner Pemilu Bukan Parpol
- Oligarki Potensi Sumbang Dana Kampanye, Netfid: 60 Persen Anggota Parlemen Pebisnis
- Dua Pasangan Capres Disebut sebagai Untungkan Oligarki
Saat ini, memang banyak pembangunan yang dilakukan era Presiden Joko Widodo yang sedang menyelesaikan periode keduanya hingga 2024 mendatang. Namun yang paling penting, rentetan pembangunan juga harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
"Pembangunan infrastruktur itu penting, namun jika hanya sekadar ambisi dan untuk membayar jasa balas budi kepada oligarki, tentu hanya akan menghasilkan bencana bagi masyarakat kecil," ujar Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto melansir Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/9).
Apalagi jika infrastruktur yang dibangun lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Pada akhirnya, utang akan makin menumpuk dan BUMN akan mewarisi beban yang sangat berat untuk rakyat mendatang.
"Jika membangun untuk sekadar memiliki tetapi tidak tepat guna dan telah 'membakar' uang APBN puluhan trilliun, siapa yang harus diperiksa?" kritiknya.
Beberapa contoh nyata pembangunan infrastruktur dinilai tidak tepat guna yakni pembangunan Bandara Kertajati, Jawa Barat yang masih sepi.
Belum lagi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang tak kunjung selesai dan mengalami pembengkakan anggaran ratusan triliun rupiah.
"Membangun infrastruktur mestinya memberi manfaat, tapi ternyata justru memberi bencana bagi masyarakat," tandasnya.
- Eros Djarot: Oligarki The Real Winner Pemilu Bukan Parpol
- Oligarki Potensi Sumbang Dana Kampanye, Netfid: 60 Persen Anggota Parlemen Pebisnis
- Dua Pasangan Capres Disebut sebagai Untungkan Oligarki
