Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama 38 Kepala Daerah se-Jatim menerima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI, di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11).
- Usai Sumpah Jabatan, Pejabat di Lingkungan Pemkab Tuban Diminta Penuh Inovasi
- Pemkab Tuban Delapan Kali Beruntun Raih Predikat Opini WTP
- Kabupaten Tuban Luncurkan Program Jaga Desa
Penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur diserahkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim, Taukhid. Selanjutnya Gubernur menyerahkan penghargaan kepada Bupati dan Walikota di Jatim.
Penghargaan ini merupakan apresiasi Kemenkeu atas prestasi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan Predikat Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021. Pada kesempatan ini Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menerima plakat dan piagam Opini WTP 7 kali berturut-turut.
"Dalam sambutannya, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan Pemprov berkomitmen untuk selalu menjaga Opini WTP. Penyerahan penghargaan menjadi hasil evaluasi dari LKPD Tahun 2021 yang telah di laksanakan. Hasil yang diterima menjadi standar tertib administrasi dan akuntasi keuangan daerah. Hendaknya ditindaklanjuti dengan memberikan prestasi kinerja yang meningkat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. ungkap Khofifah dikutip Kantor Berita RMOLjatim; Senin ( 14/11)
Lebih lanjut, Pemprov juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh Kabupaten dan Kota dengan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Pertumbuhan ekonomi yang bergerak naik akan membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Jatim menyatakan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur diluar sektor non-migas mencapai 6,13 persen sedangkan rata-rata nasional 5,72 persen.
“Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di luar sektor non-migas tertinggi se-Jawa dan di atas rata-rata nasional,” serunya.
Gubernur Khofifah mendorong Kepala Daerah bersama Forkopimda Tuban agar mampu meningkatkan ekonomi secara inklusif. Adapun beberapa langkah yang perlu mendapat perhatian, diantaranya optimalisasi program vaksinasi Covid-19, mendorong pelaksanaan vaksin PMK pada ternak, dan pelaksanaan program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) secara maksimal.
“Ini menjadi ikhtiar kita dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dan berdampak langsung pada masyarakat,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Kemenkeu RI, Taukhid, menyebutkan penghargaan tersebut merupakan bagian dari apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mendorong, mengupayakan, dan mempertahankan Opini WTP dari BPK di wilayah masing-masing.
Langkah tersebut selaras dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong penyelenggaraan Good Governance di seluruh pemerintah daerah. “Sehingga, mempertahankan WTP menjadi sebuah keharusan pemerintah daerah” jelasnya.
Taukhid menjelaskan poin penting dari penghargaan Opini WTP adalah kemampuan pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan keuangan publik yang benar-benar untuk rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan. “Tujuan akhirnya kemakmuran rakyat,” ujarnya
Kemenkeu RI berharap jumlah pemerintah daerah di Jawa Timur yang meraih dan mempertahankan Opini WTP terus meningkat.
Sedangkan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menerangkan penghargaan tersebut menjadi wujud kolaborasi dan sinergi semua pihak. Kedepannya, capaian tersebut menjadi penyemangat sekaligus motivasi jajaran Pemkab Tuban agar bekerja dan melayani masyarakat lebih baik dengan berbagai inovasi.
“Jadikan ini sebagai pelecut meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Tuban,” tutur Lindra Bupati Tuban
Bupati Lindra menyatakan Pemkab Tuban berkomitmen menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, kerja efektif dan efisien. Harapannya, mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mampu membawa perubahan positif di masyarakat.
Menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Timur, Mas Lindra akan segera berkoordinasi dengan Forkopimda Tuban untuk menyusun langkah-langkah yang akan diambil mendorong peningkatan ekonomi.
Capaian Kabupaten Tuban yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen menjadi modal berharga untuk terus dioptimalkan. Kedepannya, program peningkatan pertumbuhan ekonomi akan dikembangkan dengan melibatkan lintas sektoral dan menyeluruh. Tujuannya, pertumbuhan ekonomi terus naik dan kesejahteraan masyarakat kian meningkat.
- PPP Jombang Dukung Nyai Mundjidah Dua Periode
- Pemkot Surabaya Usulkan SERR ke Pusat
- Lelang Proyek Pembangunan Alun-alun Jember dan Jalan Andongrejo-Bandealit Senilai Rp40 M Dinilai Ilegal
