PWI Malang Raya-MPR RI Gelar Literasi Media bagi Ratusan Kades dan Lurah

Kegiatan Literasi Media Sosialiasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar Oleh PWI Malang Raya dan MPR RI/RMOLJatim
Kegiatan Literasi Media Sosialiasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar Oleh PWI Malang Raya dan MPR RI/RMOLJatim

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya menggandeng Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) menggelar literasi media dengan mensosialisasikan empat pilar ke seluruh Kepala Desa (Kades) dan Lurah yang berjumlahkan 390 di Kabupaten Malang. 


Ketua PWI Malang Raya Cahyono mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mengedukasi dan melatih seluruh Kades dan Lurah mengenai media pers.

"Edukasi yang diberikan berupa wawasan peran dan fungsi wartawan. Kemudian, menjelaskan bagaiman wartawan yang profesional dalam bekerja. Serta menghindari terjadinya penyebaran berita bohong di tengah-tengah masyarakat melalui kemajuan teknologi informasi dan media sosial. Selain itu, para Kades dan Lurah dibekali cara menulis untuk memproduksi sebuah berita untuk mengabarkan kemajuan di daerahnya," ujarnya di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (17/11). 

Bahkan Cahyono juga menyampaikan, selama ini pihaknya tak sedikit menerima pengaduan, mengenai Kepala Desa dan Lurah sering didatangi oleh oknum yang mengaku wartawan, tetapi mereka mengerjakan sesuatu di luar tugas jurnalistiknya. 

"Dari keluhan-keluhan itu, akhirnya kita tanggapi dengan kegiatan literasi media yang bekerjasama dengan MPR RI ini, untuk mensosialisasikan juga terkait dengan wawasan kebangsaan," ungkap Cahyono.

Pria yang juga sebagai wartawan di salah satu media cetak itu mengatakan, dengan adanya edukasi dan pelatihan tersebut diharapkan seluruh Kepala Desa dan Lurah memahami tentang kejurnalistikan. 

Kegiatan ini, lanjut Cahyono, merupakan langkah PWI Malang Raya untuk mengantisipasi oknum-oknum yang mengaku wartawan, yang selama ini meresahkan kepala desa dan lurah. 

"Jadi selama ini mereka (Kepala Desa dan Lurah) merasa resah dengan adanya oknum-oknum yang mengaku wartawan. Karena oknum-oknum wartawan itu datang ke tempat kepala desa, bukanlah terkait informasi agar mendapat berita. Akan tetapi ada kepentingan lain untuk pribadi. Maka tidak mencerminkan sebagai wartawan. Tadi juga kami sampaikan, jika ada oknum wartawan yang nakal langsung saja dilaporkan ke Dewan Pers," tegasnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya mengapresiasi PWI Malang Raya atas kegiatan ini. Karena, menurutnya, PWI Malang Raya telah melakukan fungsinya sebagai jurnalistik dalam prespektif, membentuk satu komunitas masyarakat yang dapat menghindari terjadinya penyebaran berita bohong di tengah-tengah masyarakat melalui kemajuan teknologi informasi dan media sosial. 

"Saya kira kreatifitas ini harus menjadi bagian cara kerja organisasi PWI di tengah perubahan zaman yang begitu sangat spektakuler. Di mana saat ini, setiap orang dapat menjadi jurnalis bagi dirinya sendiri. Setiap individu bisa membuat berita, membacakan berita, dan menyebarkan kepada orang lain," paparnya 

"Ketika yang disebarkan itu adalah berita bohong, maka harus ada tanggung jawab kita bersama, untuk bisa menyelamatkan masyarakat dari penyebaran berita bohong itu," tambah dari politisi PDIP tersebut. 

Menurut Ahmad Basarah, salah satu fungsi yang relevan untuk melaksanakan program ini adalah organisasi Persatuan Wartawan Indonesia ini. 

"Sekali lagi saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada kawan-kawan PWI Malang Raya, karena melalui kegiatan literasi media ini terhadap kepala desa yang ada di Kabupaten Malang. Hal ini merupakan suatu kreativitas, suatu inovasi yang patut ditiru kepada teman-teman PWI di daerah-daerah lainnya," bebernya.

Lebih jauh, Basarah juga menjelaskan, bahwa Kepala Desa adalah garda terdepan pemerintahan nasional, yang memerintah di tingkat desa dan kelurahan. Sehingga kegiatan tersebut sangatlah tepat. 

"Merekalah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di bawah. Kalau masyarakat desa tidak dibentengi, dari berita-berita bohong yang dapat memecah belah. Nanti dapat merusak keyakinan-keyakinan masyarakat, baik dari agama, ideologi maupun adat-istiadat. Dan bisa menghancurkan Indonesia," pungkasnya. 

Dalam kegiatan tersebut, nampak hadir juga, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang Darmadi serta Ketua DPRD Kota Malang Imade Riandiana Kartika.