Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid meminta seluruh elemen bangsa untuk mewaspadai potensi peningkatan gerakan radikalisme menjelang Pemilu Serentak 2024 yang dipicu politik identitas berdasarkan agama atau politisasi agama.
- Menolak Usulan BNPT, Persis: Radikalisme Muncul dari Ketidakadilan
- Usulan BNPT Agar Tempat Ibadah Dikontrol Pemerintah Dikhawatirkan Bisa Timbulkan Masalah Baru
- BNPT Usul Pemerintah Kontrol Semua Tempat Ibadah untuk Cegah Paham Radikalisme
Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid meminta seluruh elemen bangsa untuk mewaspadai potensi peningkatan gerakan radikalisme menjelang Pemilu Serentak 2024 yang dipicu politik identitas berdasarkan agama atau politisasi agama.
Menurut dia, potensi kelompok-kelompok radikal-teroris memanfaatkan momentum Pemilu selalu ada dengan memainkan isu politik identitas.
Demikian disampaikan Nurwakhid dalam menyikapi Pemilu 2024 mendatang yang bakal disusupi gerakan radikalisme, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/11).
"Potensi selalu ada, kita hanya menjaga, meminimalisir supaya potensi-potensi tidak berkembang. Kita sudah membuktikan bahwa potensi ancaman terorisme, radikalisme saat ini kan bisa kita eliminir sehingga kemarin penyelenggaraan G20 bisa berjalan aman, lancar, dan sukses,” ujar Nurwakhid.
BNPT, kata Nurwakhid, akan melakukan berbagai langkah dan upaya untuk mencegah politik identitas dan masuknya ideologi transnasional dalam pesta demokrasi. Upaya tersebut dilakukan sesuai tugas dan fungsi BNPT, yakni merumuskan kebijakan, mengimplementasikannya serta mengkoordinirnya.
"BNPT itu lembaga non kementerian di bawah pemerintah yang bertugas merumuskan kebijakan, mengimplementasikan dan mengkoordinasikan terhadap elemen bangsa dan negara, tentu termasuk kita juga diskusi, dialog atau melakukan koordinasi dengan seluruh elemen termasuk partai politik,” ucapnya.
Nurwakhid menegaskan bahwa radikalisme dan terorisme merupakan musuh bersama seluruh umat manusia, seluruh bangsa dan seluruh agama. Karena itu, kata dia, upaya pemberantasan terorisme dan radikalisme menjadi tanggung jawab bersama, tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja.
"Dibutuhkan peran aktif dan produktif dari seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara untuk selalu mengglorifikasi, untuk menjadi influencer bagi perdamaian, menjalin toleransi, persatuan, cinta tanah air dan bangsa, menghormati dan mengamalkan ideologi Pancasila, menghayati kebhinekaan dan NKRI,” pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pemkot Surabaya Perkuat Peran Guru untuk Cegah Radikalisme dan Terorisme
- Revitalisasi Pasar Kembang Tahap Pertama Segera Dimulai, PD Pasar Surya Bangun TPS untuk Pedagang
- Dukung Eri Cahyadi-Armuji, Hiperhu: Lanjutkan Kepemimpinan Periode Kedua
