Delapan fraksi partai politik serempak menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Sahur Bareng Di Rumah Gus Han, Rekonsiliasi Warga Nahdliyin Pasca Pemilu 2024
- Pererat Silaturahmi Pasca Pemilu 2024, DPRD Kota Malang Gelar Ngaji Bareng
Dipimpin oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka peluang untuk menemui Presiden Joko Widodo bersama-sama fraksi parpol lainnya.
Demikian disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (20/1).
“Ya nanti kita serahkan kepada ini (delapan fraksi parpol). Delapan parpol ini kemarin kan dikoordinatorkan oleh Golkar, nanti kita lihat memang nanti perlu mengahadap presiden kita akan bersama-sama,” kata Syaikhu.
Terlebih, kata Syaikhu, pihaknya hingga saat ini masih mengupayakan agar sistem proposionap terbuka tetap dipertahankan pada Pemilu 2024 nanti. PKS, kata dia, telah resmi mendaftarkan diri ke Mahkamah Konstitusi RI sebagai Pihak Terkait pada Permohonan Judicial Review UU 7/2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Sistem Pemilu Proporsional Terbuka pada Senin lalu (9/1).
“PKS bersedia menjadi pihak terkait dan sudah mengajukan ke MK. Saya kira itu (sidangnya pekan depan),” demikian Syaikhu. 
- Lelang Proyek Pembangunan Alun-alun Jember dan Jalan Andongrejo-Bandealit Senilai Rp40 M Dinilai Ilegal
- Ambulans Angkut 6 Pegawai Dinas Kesehatan Tulungagung Terguling Usai Tabrak Pengendara Motor
- Polrestabes Surabaya Tangkap 11 Pelaku Pesta Narkoba
