Komisi D DPRD Jember merasa terpukul dengan adanya data bahwa capaian Open Defecation Free (ODF) untuk Desa/kelurahan terendah di Jawa Timur capai 24,2 persen. Pihak Komisi D mempertanyakan kavalidan data dari provinsi Jawa tersebut.
- Mbak Ana Ucapkan Selamat Pada Faridzky-H Riyadi Sebagai Bupati dan Wabup Tuban Terpilih
- Peringati World Walking Day, Wali Kota Eri Ajak Warga Surabaya Jalan Bersama Dua Pekan Sekali
- Busana Khas Jombang Dilaunching, Filosofi dan Sarat Nilai Sejarah
Diketahui ODF merupakan suatu kondisi masyarakat telah melakukan sanitasi total, yaitu dengan tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Ketua Komisi D DPRD Jember, KH. Muhammad Hafidzi Kholis, mengaku bingung dengan data ODF terendah di Jawa Timur. Dia menyangsikan ODF Jember lebih rendah dari Madura dan Kabupaten tetangga.
Dia mempertanyakan kevalidan data ODF dan siapa yang melakukan survei dan pendataan.
"Sekarang yang menjadi pertanyaan input data dari mana sehingga memperoleh data seperti itu. Ini yang perlu ditelusuri dan yang mendata ini siapa," tanya dia dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (27/1).
Jika pendataan itu hanya diserahkan ke Puskesmas, ini yang patut dipertanyakan. Sebab, dengan luasnya wilayah apakah mampu petugas dari puskesmas untuk turun langsung mencari data ODF.
Hafidzi Khawatir pendataan itu tidak dilakukan secara profesional.
"Jangan - jangan hanya didata diatas meja, tanpa ngecek di lapangan, kemudian dilaporkan," katanya.
Dia juga menegaskan bukan tidak terima kabupaten Jember, dinyatakan ODF terendah. Kecuali pendataan secara serius dan benar. Jadi harus betul -betul hati-hati dalam menyajikan data.
Sebab, upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat layanan kesehatan dan sanitasi di masyarakat, sudah cukup besar.
"Atas persoalan ini, dalam waktu dekat, kami akan memanggil OPD mitra kerja Komisi D, yakni Dinas Kesehatan dan Dinas sosial, untuk memperjelas pola pendataan, untuk selanjutnya mencari solusi bersama," katanya.
Sebelumnya, Tim dari Dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur, menyampaikan bahwa Perilaku warga Jember BABS, masih tertinggi di Jawa Timur. Sesuai laporan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Dinkes Provinsi Jawa timur, bahwa Prosentase capaian Desa/kelurahan ODF di Kabupaten Jember untuk kabupaten/kota di Jawa Timur, baru sebesar 24, 2 persen. Jember menempati rangking kedua setelah Kabupaten Probolinggo.
"Namun angka ini, meningkat 10 persen bila dibandingkan dengan tahun 2021, yang hanya 14 persen. Dengan demikian kabupaten Jember, naik satu peringkat dari peringkat dari 38 pada bulan Desember 2022, menjadi peringkat ke 37," kata Staf Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Ika Puspitasari, usai menjadi narasumber STBM percepatan ODF di Kabupaten Jember.
- Ketua Komisi A DPRD Sikapi Vonis 3 Terdakwa Korupsi Kredit di BRI Jember
- Keluh Kesah 696 Guru PAI di Jember, 1 Tahun Terkatung-katung Belum Bisa Ikut Program PPG
- 50 Caleg Terpilih DPRD Jember dari 8 Parpol, Tinggal Menunggu Pengumuman Pelantikan
