Pemerintah diminta untuk bertanggung jawab atas pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tembus 1,2 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 18,24 triliun (asumsi kurs Rp 15.200).
- Periksa Dirut PT KCIC, KPK Buka Kemungkinan Dalami Kasus Dugaan Suap Proyek Kereta Cepat
- Omongan SBY Benar, Proyek Kereta Cepat Akhirnya Banyak Masalah
- APBN jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat Bukan Solusi
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan, agar pemerintah mengupayakan cost overrun ditanggung 90 persen oleh China. Sebab, jika pembagian cost overrun dengan skema 60:40 lebih banyak ditanggung oleh Indonesia akan menjadi tidak fair.
“Seharusnya pemerintah bisa melakukan negosiasi dengan daya tawar yang lebih besar terkait pembagian tanggungan cost overrun,” tegas Bhima dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/2).
Menurutnya, jika masih menggunakan skema 60:40 untuk cost overrun maka proyek kereta cepat pun setelah selesai dibangun nanti akan ada subsidi besar-besaran yang ditanggung oleh negara.
“Jadi, pada waktu operasional harus dipikirkan juga cost ditanggung siapa? Dengan makin bengkaknya cost overrun, pemerintah harus tegas menekan China, kalau disetop yang rugi China sebenarnya karena image pembangunan yang buruk di Indonesia,” katanya.
Bhima menambahkan, mengenai kontrak kerja sama dengan China pun negara-negara lain sangat hati-hati. Oleh karena itu, Indonesia pun harus berani tegas dengan negara tirai bambu itu.
“Maka dari itu daya tawar pemerintah indonesia sebenarnya tinggi, tinggal butuh keberanian saja,” pungkasnya.
Baru-baru ini, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wiroatmodjo mengatakan Indonesia dan China bersepakat nominal pembengkakan biayaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mencapai 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 18,24 triliun.
"Kita sepakat dengan angka cost overrun 1,2 miliar dolar AS. Ini yang sedang kita rapikan," ujar Tiko, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/2).
- Periksa Dirut PT KCIC, KPK Buka Kemungkinan Dalami Kasus Dugaan Suap Proyek Kereta Cepat
- Omongan SBY Benar, Proyek Kereta Cepat Akhirnya Banyak Masalah
- APBN jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat Bukan Solusi
