Melonjaknya harga komoditas beras di pasaran sejumlah kabupaten/kota di Jatim selama sebulan terakhir, hingga Pemprov Jatim turun tangan dengan menggelar operasi pasar nampaknya belum membuahkan hasil. Padahal beberapa pekan kedepan sudah memasuki bulan puasa.
- Stabilisasi Harga Beras, Polres Jombang Gelar Gerakan Pangan Murah
- Harga Beras di Jombang Berangsur Turun, Alhamdulillah!
- Memasuki Musim Panen, Harga Beras di Sejumlah Wilayah Jawa Timur Mulai Turun
Persoalan ini tentu memantik Komisi B DPRD Jatim untuk mencari akar masalah dan berusaha mencarikan solusi agar persoalan sektor pertanian yang dapat memicu inflasi bisa diatasi dengan baik.
Anggota Komisi bidang pertanian, perekonomian dan perdagangan DPRD Jatim, Prof Dr. Noer Soetjipto mengatakan bahwa melonjaknya harga beras di atas Harga Eceren Tertinggi (HET) di sejumlah daerah di Jatim adalah sesuatu yang janggal dan sulit dinalar. Pasalnya, Jatim surplus beras tapi justru harganya naik sehingga bertolak belakang dengan prinsip ekonomi.
Berdasarkan informasi Dinas Pertanian Jatim, stok beras di Jatim saat ini mencapai hampir 1 juta ton. Sementara kebutuhan beras warga Jatim hanya kisaran 252 ribu ton /tahun, sehingga terdapat surplus beras sekitar 600 ribu ton.
"Masalahnya, data-data tersebut hanyalah dalam angka. Tapi realitasnya keberadaan beras tersebut tidak diketahui kepastiannya ada dimana," terang politikus asal Partai Gerindra, Jumat (3/3/2023)
Lebih jauh Guru Besar Pertanian UNM Malaysia ini menjelaskan bahwa persoalan beras ini ada yang menyangkut masalah teknis dan non teknis. Secara teknis, diantaranya karena adanya anomali cuaca/musim, yang menyebabkan curah hujan tinggi dan rawan banjir sehingga padai dan gabah sulit kering akibatnya menjadi mudah patah saat penggilingan.
Kedua, produksi padi dan beras cenderung menurun karena kuota pupuk subsidi yang disediakan pemerintah terus menurun dari tahun ke tahun. Hal ini diperparah kondisi di lapangan para petani keluhkan kesulitan memenuhi kebutuhan pupuk. Namun sebaliknya versi pemerintah justru serapan petani terhadap pupuk subsidi cukup rendah.
"Produksi padi itu harus tepat 5 hal, yakni tepat waktu tanam, tepat dosis pupuk, tepat bibit, tepat ketersediaan air, dan tepat panen. Kalau salah satunya tidak tepat jelas akan mempengaruhi produksi beras," terang politikus yang hobby meneliti ini.
Diakui Noer Soetjipto, tepat dosis pupuk itu berpengaruh besar terhadap produksi tanaman padi. Ia mencontohkan pupuk NPK itu memiliki fungsi untuk penguatan akar, batang dan pembuahan.
"Artinya kalau tanaman padi tidak diberi pupuk baik organik maupun anorganik tentu produksinya juga tidak bisa maksimal. Pupuk itu ibarat sumber energi bagi tanaman, kalau energinya minim maka produksinya juga minim," kelakar pria asli Trenggalek ini.
Di sisi lain, harga pupuk non subsidi masih terlalu mahal sehingga sangat membebani petani karena biaya produksi tak sebanding dengan harga produksi padi maupun beras.
"Pupuk Urea kenapa mahal itu karena pasokan gas yang menjadi komponen utama produksi Urea, masih dimiliki perusahaan asing dan transaksinya menggunakan dolar," beber Noer Soetjipto.
Ia berharap pemerintah bisa mengubah pola subsidi pupuk menjadi subsidi harga beras. Pasalnya, beberapa negara seperti Vietnam yang menerapkan pola tersebut bisa mensejahterahkan kaum petaninya karena ada jaminan harga dari pemerintah.
"Sebaliknya di Indonesia cenderung semuanya diserahkan kepada pasar. Pemerintah jadi kelabakan kalau terjadi gejolak harga di pasar, seperti yang terjadi pada kasus beras di Jatim," dalih anggota nomor 842 Global Citizen ini.
Sementara persoalan non teknis masalah pangan khususnya beras, lanjut Noer Soetjipto adalah lemahnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan. Sehingga banyak lahan sawah produktif yang beralih fungsi menjadi pemukiman maupun kawasan industri.
Oleh karena itu dalam pembahasan perubahan Perda RTRW Jatim persoalan ini perlu menjadi penekanan. Sebab dari 15 kabupaten/kota di Jatim yang telah memiliki Perda Lahan Pertanian Berkelanjutan faktanya luasannya kian menyusut.
"Ini ancaman yang serius, kalau dibiarkan Jatim dalam beberapa tahun kedepan bukan lagi swasembada pangan tapi berubah menjadi provinsi konsumtif pangan," ungkap Noer Soetjipto.
Ia juga mencontohkan dampak nyata pembangunan jalan tol di wilayah Jatim seperti di Pasuruan mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian semakin banyak. Pasalnya, pemerintah kurang memperhatikan sistem irigasi yang terhambat akibat jalan tol sehingga sawah yang dulunya bisa panen tiga kali setahun menjadi sekali setahun.
"Hal ini diperparah, dinas terkait di lingkungan Pemprov Jatim anggarannya sangat minim dan kurangnya kordinasi sehingga tidak bisa memberikan solusi persoalan sistem irigasi pertanian yang dihadapi kaum petani maupun soal lonjakan harga komoditas pertanian," ungkap Noer Soetjipto.
"Kalau ingin mempertahankan Jatim sebagai penyumbang lumbung pangan nasional maka persoalan pertanian termasuk padi dan beras harus dilakukan dari hulu sampai hilirnya. Makanya Operasi Pasar itu belum bisa menyelesaikan masalah," imbuhnya.
Wakil ketua DPD Partai Gerindra Jatim ini mengakui kewenangan anggota DPRD Jatim sangat terbatas. Bahkan saat reses tugasnya adalah menginventarisir persoalan masyarakat dan memperjuangkan solusinya lewat DPRD Jatim.
"Jadi untuk bisa melakukan perbaikan dari hulu hingga hilir persoalan yang dihadapi masyarakat Jatim termasuk kaum petani, sangat bergantung kepada dirijennya yakni Gubernur Jatim," pungkas Prof Dr Noer Soetjipto.
- Caleg Terpilih DPRD Jatim, Mahdi Terus Melaju di Pilkada Probolinggo
- Trans Jatim Koridor Surabaya-Bangkalan Dibuka, DPRD Jatim: Harus Nyaman, Jangan Menguras Emosi
- Puncak Arus Mudik Lebaran 2024 Diprediksi Terjadi Hari ini, Ada 18 Titik Di Jatim
