Ketua KPK Sebut Rafael Alun Trisambodo Layak Dijerat Pasal TPPU

Rafael Alun Trisambodo (rompi oranye khas tahanan KPK)/RMOL
Rafael Alun Trisambodo (rompi oranye khas tahanan KPK)/RMOL

Selain penerapan pasal dugaan penerimaan gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen akan menjerat mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo (RAT) dengan sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).


Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, KPK dapat melakukan penyidikan TPPU ketika tindak pidana asal mulanya adalah tindak pidana korupsi.

"Tentu ini akan kita lakukan, kita lekatkan TPPU itu dengan tindak pidana korupsi yang ada," ujar Firli kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (3/4).

Karena kata Firli, penerapan TPPU sangat penting untuk meningkatkan asset recovery dan pendapatan keuangan negara. Apalagi, seorang koruptor tidak takut dengan lamanya penjara, melainkan takut jika dimiskinkan.

"Jadi saya sependapat dengan rekan-rekan untuk dikenakan TPPU. Tapi nanti kita lihat perkembangan penyidikannya," pungkas Firli dimuat Kantor Berita Politik RMOL.

KPK secara resmi menahan Rafael di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih untuk 20 hari pertama sejak Senin (3/4) hingga Sabtu (22/4).

Dalam perkaranya, Rafael saat menjabat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sejak 2005 lalu, memiliki kewenangan antara lain melakukan penelitian dan pemeriksaan atas temuan perpajakan dari wajib pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada 2011, Rafael diangkat dalam jabatan selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur 1.

Dengan jabatannya tersebut, diduga Rafael menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakannya. Selain itu, Rafael diduga memiliki beberapa usaha, yang satu di antaranya PT Artha Mega Ekadhana (AME) yang bergerak dalam bidang jasa konsultansi terkait pembukuan dan perpajakan.

Adapun pihak yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak, khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan pada negara melalui Ditjen Pajak. Di mana, setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian pajaknya, Rafael diduga aktif merekomendasikan PT AME.

Sebagai bukti permulaan awal ini, tim penyidik menemukan adanya aliran uang gratifikasi yang diterima Rafael sekitar 90 ribu dolar AS yang penerimaannya melalui PT AME.

Dalam penyidikan ini, KPK telah mengamankan berbagai alat bukti saat melakukan penggeledahan di rumah Rafael yang beralamat di Jalan Simprug Golf, Jakarta Selatan. Saat penggeledahan itu, ditemukan antara lain, dompet, ikat pinggang, jam tangan, tas, perhiasan, dan sepeda, serta uang dengan pecahan mata uang rupiah.

Di samping itu, turut diamankan uang sejumlah sekitar Rp 32,2 miliar yang tersimpan dalam safe deposit box di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS), mata uang dolar Singapura, dan mata uang Euro.