KPK Terima 343 Laporan Pengaduan Korupsi di Surabaya, Wali Kota Eri Sebut Hanya 30 Aduan

Dalam paparannya, KPK merilis data adanya laporan pengaduan untuk Kota Surabaya sebanyak 343 aduan.

“Surabaya pengaduan tertinggi itu kota Surabaya loh bukan pemerintah kotanya," kata Wali Kota Eri dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (14/6).

Menurut Wali Kota Eri, di kota pahlawan ini banyak berdiri berbagai instansi milik kementerian lembaga maupun badan hingga Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jatim.

"Instansi di Surabaya banyak loh, ada Pemerintah Kota, ada kementerian disini, lembaga disini, Provinsi juga disana, itu masuk kota Surabaya,” tandasnya.

Kendati demikian, Wali Kota Eri mengakui bahwa ada laporan ke KPK terkait kinerja Pemkot Surabaya. 

Tetapi jumlahnya tidak sebanyak seperti yang dipublikasikan itu. “Ada tapi jumlahnya sedikit. Sekitar 30an (pengaduan korupsi),” ungkapnya.

Dari jumlah puluhan pengaduan di KPK itu, paling banyak terkait perihal percepatan pelayanan. Apalagi di tingkat RW. 

“Sampai RW dilaporkan yo ada, ketika ada pembangunan jalannya rusak sampai dilaporin disana,” ujarnya.

Eri menambahkan, hal ini menjadi tantangan Pemkot Surabaya untuk terus bergerak memberantas kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota. 

“Ini menjadi tantangan kita ya bagaimana  Surabaya bisa terus bergerak karena lek wong gak ngerti ya itu Surabaya pikirannya Pemkot. Padahal surabaya instansinya akeh (banyak),” tandasnya.

Wali Kita Eri menyebut bahwa Pemkot Surabaya paling tertinggi terkait indikator Monitoring Center for Prevention (MCP). 

Artinya, pengawasan praktik korupsi di Surabaya paling tertinggi. Tercatat mencapai nilai MCP 97 persen.

Tak hanya itu, Survei Penilaian Integritas (SPI) terkait pencegahan korupsi Pemkot  Surabaya, juga tertinggi tercatat ditahun 2023 sebanyak 79,57 persen.

“MCP  Surabaya nomor satu, SPI-nya nilainya 79 persen. Berarti kasus korupsi bukan pemerintah kota Surabaya. Tapi karena instansi yang ada di Surabaya banyak,” pungkasnya.