Komisi A DPRD Jatim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Polda Jatim terkait keamanan dan pengamanan daerah jelang Peilkada Serentak 27 November 2024 di ruang rapat Komisi bidang Hukum dan Pemerintahan, Senin (8/7/2024).
- PDI Perjuangan Kuasai 21 Pilkada di Jawa Timur, Sri Untari: Kepercayaan Rakyat Jadi Kunci Kemenangan
- DPRD Jatim Minta Tingkatkan Kewaspadaan Saat Pilkada Serentak
- Mayjen TNI Rudy Saladin Tegaskan Sinergitas Kawal Pengamanan Pemilukada Serentak di Jatim
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Rohani usai pertemuan mengatakan, tujuan dari RDP ini adalah untuk mendapatkan masukan dari berbagai instrumen terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Salah satunya, menyangkut sistem pengamanan yang diserahkan kepada aparat kepolisian dalam hal ini Polda maupun Polres dan Polresta yang ada di wilayah Jatim.
"Potensi kerawanan hingga terjadi chaos itu ada. Dan kita akan melaksanakan P-APBD 2024, tentu kita perlu banyak masukan terkait hibah-hibah yang ada kaitan dengan Pilkada Serentak mendatang," jelas Rohani.
Diakui oleh Politisi Gerindra tersebut, hibah untuk Polda Jatim memang sudah dianggarkan dalam APBD Jatim. Namun dalam aplikasi dan implementasi tidak seragam sehingga perlu pendalaman dan segera dicarikan solusi.
"Sebagian Polres dan Polresta ada yang sudah dicairkan dan ada yang belum. Selain itu usulan dan realisasi juga beragam, ada yang disetujui 100 persen sampai 35 persen saja sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Makanya patut dicarikan solusi bersama agar Pilkada Serentak di Jatim berjalan aman," harapnya.
Ia mencontohkan, usulan ke Pemkab Sidoarjo sebesar Rp.10 miliar tapi realisasinya hanya Rp.3,6 miliar padahal dari segi kemampuan kami yakin mampu. Sebaliknya, di Pemkab Sumenep dari usulan Rp.10 miliar direalisasi Rp.8 miliar.
"Tentu masing-masing daerah memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Tapi kami berharap yang penting itu fungsional jangan sampai di lapangan keamanan tidak kondusif sehingga ukurannya bukan semata mata besaran anggaran," ungkapnya.
Di sisi lain, ada kendala regulasi dimana bantuan hibah untuk instansi vertikal hanya sekali untuk satu tahun anggaran melalui Pergub. Sehingga ada kesulitan untuk bisa direalisasikan tahun ini.
"Kami berharap regulasinya (Pergub) fleksibel jangan terlalu kaku karena ini menyangkut keamanan Jatim yang perlu menjadi prioritas bersama," tegasnya.
Senada, Yordan Batara Goa anggota Komisi A lainnya menambahkan, bahwa kebutuhan robot penjinak bom itu cukup urgent untuk menjaga kondusivitas Jatim khususnya dalam menghadapi event besar seperti Pilkada serentak 2024.
"Kami juga meminta BPKAD Jatim konsultasi ke Bappeda untuk segera mencari solusi terkait Pergub yang menjadi kendala bantuan ke Polda Jatim. Kalau tidak bisa dirubah ya terpaksa dianggarkan di APBD 2025. Tapi kami akan perjuangkan bisa direalisasi di P-APBD 2024 ini," pungkas Yordan.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Polda Jatim Pastikan Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Peredaran Narkoba di NTB
- Seragam dan Kehadiran Fisik Anggota DPRD Jatim Bakal Diatur Tatib
- DPRD Jatim Hadapi Kendala Pembahasan RAPBD
