Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang merilis bahwa angka kemiskinan di Kota Malang mencapai titik terendah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.
- Sekda Kota Malang Tekankan Peran Vital Arsitek Lanskap dalam Membangun Kota Berkelanjutan
- Pj Wali Kota Iwan Kurniawan Ingin Wujudkan Kota Malang Bebas dari Anak Putus Sekolah
- Pj Wali Kota Malang Tekankan Pentingnya Tata Kelola Arsip Melalui Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip
"Jumlah penduduk miskin di Kota Malang turun dari 37,78 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 34,84 ribu jiwa pada Maret 2024," ujar Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, Kamis (1/8).
Dari penurunan angka tersebut, sambung Umar, menjadikan angka kemiskinan di Kota Malang turun sebesar 0,35 persen dari angka 4,26 persen pada periode tahun 2023 menjadi 3,91 persen pada periode 2024.
"Angka ini menjadikan Kota Malang sebagai kota dengan angka kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur,” tambahnya.
Menurut Umar, menurunnya angka kemiskinan di Kota Malang disebabkan beberapa faktor.
"Diantaranya adalah tersusunnya basis data melalui aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM) yang menghasilkan data by name by address dan by need, intervensi kemiskinan yang lebih tepat sasaran dengan adanya basis data hasil PDKTSAM, serta keberhasilan pengendalian harga komoditas-komoditas pemicu terjadinya inflasi," paparnya.
Selain itu keberpihakan Pemerintah Kota Malang terhadap UMKM lokal tentang prioritas penggunaan produk usaha mikro, kecil dan menengah serta pelaku ekonomi kreatif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin," tandasnya.
"Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Malang tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini bisa diartikan bahwa kualitas kesejahteraan penduduk di Kota Malang sudah lebih baik,” imbuhnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengucapkan syukur atas pencapaian ini.
"Kota Malang pada periode Juli 2024 ini mengalami deflasi sebesar -0,01 persen di angka 1,83 persen untuk inflasi year on year. Angka ini jelasnya masuk dalam range inflasi yang ditetapkan nasional yaitu 2,5 persen (plus minus satu)," ungkapnya.
Kendati demikian, Wahyu tetap mengingatkan semua pihak agar tetap waspada pada gejolak harga beberapa komoditas yang bisa mempengaruhi laju inflasi di Kota Malang.
"Tentu kita harus tetap waspada, sebab dalam Rakornas TPID hari Senin lalu disebutkan beberapa komoditas seperti minyak goreng, beras dan cabai rawit mengalami kenaikan harga,” tegasnya.
Wahyu menyampaikan, dalam mengantisipasi gejolak harga pihaknya akan melakukan berbagai upaya.
"Utamanya untuk komoditas cabai rawit. Kami akan melakukan penandatanganan kerja sama antardaerah (KAD) yang dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Selain itu rencana strategis lain yang dilakukan adalah melakukan pemantauan harga-harga komoditas di pasar-pasar oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Malang," pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Revitalisasi Pasar Kembang Tahap Pertama Segera Dimulai, PD Pasar Surya Bangun TPS untuk Pedagang
- Dukung Eri Cahyadi-Armuji, Hiperhu: Lanjutkan Kepemimpinan Periode Kedua
- Pemkot Surabaya Berhasil Raih Penghargaan Bergengsi dari Badan Informasi Geospasial
