Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) mengungkapkan fakta mengejutkan. Sebanyak 40% pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ditolak karena calon nasabah memiliki riwayat kredit yang buruk akibat penggunaan pinjaman online (pinjol).
Hal ini menunjukkan bahwa maraknya pinjol tidak hanya berdampak pada keuangan pribadi, tetapi juga menghambat masyarakat dalam mewujudkan mimpi memiliki rumah sendiri.
- DPR Harus Bikin UU Berkualitas, Jangan Tunduk Kepentingan Cukong
- Revisi Kilat UU Pilkada Demi Kepentingan Elit dan Pembangkangan Konstitusi
- Negara Dihancurkan Orang Nomor Satu di Indonesia, BEM SI Siap Kepung DPR RI
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bertindak.
“Jumlah ini tentu sangat besar dan perlu segera ditindaklanjuti OJK. Karena pada beberapa kasus, ketika debitur sudah melunasi pinjol, namun riwayat pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) belum juga berubah. Atau, justru ketika ada yang mau melunasi, tetapi malah perusahaan pinjolnya sudah tutup,” ungkap Puteri dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (6/8).
“Kasus-kasus seperti ini tentu perlu intervensi dari OJK, khususnya dengan merapikan sistem pencatatan riwayat kredit nasabah,” tambahnya.
Sebagai informasi, OJK telah memiliki Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) 2.0 yang menjadi sistem pencatatan ketika nasabah meminjam pada aplikasi pinjol.
Saat ini, sesuai Surat Edaran OJK Nomor 1 tahun 2024, OJK telah mengintegrasikan Pusdafil dengan SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan yang sebelumnya hanya mencatat riwayat keuangan di perbankan. Dengan begitu, SLIK kini juga mencakup data pinjaman nasabah pada pinjol.
“Jadi, kalau ada tunggakan di pinjol. Otomatis dampaknya pada SLIK juga buruk. Akibatnya, pihak bank akan ragu untuk menyetujui KPR. Tapi, kalau yang bersangkutan sudah melunasi, semestinya data di SLIK juga harus diperbaharui. Karenanya, OJK harus memastikan bahwa perusahaan pinjol mematuhi peraturan yang ada. Bahwa informasi kredit nasabah dilaporkan secara benar dan tepat waktu,” tegas Legislator Fraksi Partai Golkar itu.
Lebih lanjut, Puteri menekankan bahwa pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait pengajuan pinjaman pada pinjol terutama tentang hak dan kewajiban, risiko, mekanisme pengaduan.
“Tidak hanya dampak dari pinjol yang belum sepenuhnya diketahui. Tetapi, masih banyak masyarakat yang juga belum bisa membedakan mana aplikasi yang resmi dan memiliki izin dari OJK. Serta, aplikasi pinjol mana yang ilegal. Tak hanya itu, banyak juga yang kebingungan kemana harus melaporkan permasalahannya. Untuk itu, kegiatan sosialisasi perlu semakin digalakkan secara masif,” bebernya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DPR Harus Bikin UU Berkualitas, Jangan Tunduk Kepentingan Cukong
- Kolaborasi OJK, Pemkot dan FKIJKD Sukses Gelar Kediri Finfest 2024 Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan
- Merasa Diintimidasi Debt Collector Bank Mega, Nasabah Minta Perlindungan OJK
