Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta agar Pemprov Jatim untuk meninjau kembali kapabilitas Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah (Perusda). Mengingat kinerja BUMD dan Perusda masih lesu dan tidak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan.
- Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf Sepakat Revisi Perda Bantuan Hukum untuk Orang Miskin
- Fraksi Demokrat Jatim Luncurkan Program Jumat Serap Aspirasi untuk Tampung Keluhan Warga
- Reses Perdana 2024, Blegur Prijanggono Serap Aspirasi Warga Sidosermo, Surabaya: Komitmen pada Pendidikan, Kesehatan, dan Keterampilan
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Daniel Rohi mengatakan, peninjauan ulang ini diharapkan dapat mengidentifikasi apakah mereka masih layak dan kompeten untuk mengelola BUMD/Perusda tersebut.
Jika diperlukan, Fraksi PDI Perjuangan juga mengusulkan agar dilakukan pergantian susunan dewan direksi dan dewan komisaris, terutama pada BUMD/Perusda yang kinerjanya tidak optimal.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong eksekutif untuk meninjau kembali untuk mengetahui kapabilitas dewan direksi dan dewan komisaris untuk mengelola BUMD/BUMN tersebut.
“Peninjauan ulang dan bila perlu dilakukan pergantian susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris utamanya pada BUMD/Perusda yang memiliki kinerja tidak optimal adalah langkah strategik yang rasional dan sangat wajar," tegas Daniel Rohi saat rapat paripurna DPRD Jawa Timur Pemandangan Akhir Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Jumat (9/08/2024).
BUMD/Perusda yang mayoritas belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Bahkan terus-menerus membutuhkan tambahan dana penyertaan dalam jumlah besar.
Bahkan dalam Raperda P-APBD TA 2024 ini dilakukan penurunan target pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
"Fraksi PDI Perjuangan mencatat bahwa dari tahun ke tahun kinerja BUMD/Perusda di lingkungan Provinsi Jawa Timur mayoritas tidak menunjukkan kinerja yang menggembirakan dan bahkan terus-menerus membutuhkan tambahan dana penyertaan dalam jumlah besar," ungkap Daniel Rohi.
Anggota Komisi B DPRD Jatim itu menyebut rendahnya kinerja beberapa BUMD/Perusda menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani. Mengingat Penyertaan modal pemerintah daerah yang besar seharusnya mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan di Jawa Timur.
Ironisnya, fakta yang terjadi justru sebaliknya. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakprofesionalan dalam pengelolaan kekayaan daerah.
"Rendahnya kinerja beberapa BUMD/Perusda sebagaimana disebutkan di atas merupakan persoalan yang seharusnya dipandang sangat serius. Kondisi sebagaimana disajikan di atas mengindikasikan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah berpotensi tidak dikelola secara profesional dan oleh karenanya terindikasi tidak memberikan hasil pengelolaan yang optimal," katanya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta eksekutif untuk segera meninjau kembali model bisnis dan perencanaan strategis masing-masing BUMD/Perusda.
Hal ini bertujuan untuk menyehatkan organisasi usaha dan membuka opsi langkah-langkah strategis yang diperlukan, seperti penguatan rentang kendali, pengurangan unit usaha baru, merger, atau likuidasi bagi BUMD/Perusda yang kinerjanya terus-menerus rendah.
Fraksi PDI Perjuangan berharap kelemahan dalam pengelolaan kekayaan daerah dapat segera ditangani. Hal ini penting agar upaya eksekutif untuk memperbaiki postur penerimaan pendapatan daerah menjadi landasan kokoh dalam menjaga ketahanan ekonomi di tengah dinamika perekonomian global dan nasional. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf Sepakat Revisi Perda Bantuan Hukum untuk Orang Miskin
- Fraksi Demokrat Jatim Luncurkan Program Jumat Serap Aspirasi untuk Tampung Keluhan Warga
- Reses Perdana 2024, Blegur Prijanggono Serap Aspirasi Warga Sidosermo, Surabaya: Komitmen pada Pendidikan, Kesehatan, dan Keterampilan
