Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan ada aliran dana tersangka korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) untuk operasional rumah aspirasi pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 lalu.
- Kasus Korupsi DJKA, KPK Jadwalkan Periksa Hasto Kristiyanto Hari Ini
- KPK Akan Panggil Lagi Hasto Dalam Dua Perkara
- Wahyu Setiawan Diperika KPK, Ditanya Orang-orang Dekat Hasto PDIP
Hal itu diungkapkan Hasto saat disinggung keterkaitan dirinya dengan perkara DJKA.
"Saya juga tidak tahu (kaitan dengan kasus DJKA)" kata Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (15/8) siang.
Hasto mendatangi KPK untuk diriksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di DJKA. Namun, ia batal diperiksa karena datang lebih cepat 1 hari dari agenda yang dijadwalkan. Hasto dijadwalkan ulang pada Selasa (20/8).
Hasto mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Adi Darmo selaku Kepala Sekretariat Kantor Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019, kebutuhan operasionalnya dilakukan dengan gotong royong.
"Kemudian ada pihak yang membantu. Itu semua dicek, dipersiapkan dengan baik. Dan kemudian ternyata ada indikasi, ada dugaan bahwa yang membantu itu di kemudian hari itu menjadi tersangka," kata Hasto.
Lanjut dia, di dalam handphone salah satu tersangka kasus DJKA, Adi Darmo ternyata mengirim nomor Hasto kepada salah satu tersangka yang tidak disebutkan identitasnya.
"Nah sehingga dari hal tersebut, saya dimintai keterangan dan saya akan siap datang. Itu keterangan saya sendiri karena bertemu dengan begitu banyak orang. Sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Maruf Amin, saya tidak ingat satu persatu,” ungkapnya.
“Karena saat itu spiritnya adalah untuk memenangkan. Tapi saya di dalam seluruh pengecekan saya, tidak ada kaitannya dengan persoalan ini. Tetapi saya hadir untuk memberikan keterangan," jelas Hasto.
Hasto mengaku tidak mengetahui berapa jumlah dana yang dikirim salah satu tersangka untuk operasional rumah aspirasi pemenangan Jokowi-Maruf saat itu.
"Saya tidak ingat, karena seluruh pengelolaan terhadap sumbangan itu kan ranah bendahara. Dan di situlah kemudian disampaikan. Tetapi, ya banyak sih informasi terkait dengan sekretaris tim pemenangan. Nah itu nanti yang semuanya kami pertanggungjawabkan sebaik-baiknya," pungkas Hasto. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- PH Siska Wati Desak KPK Ulik Kasus Pemotongan Dana ASN BPPD Sidoarjo, Ada Kabid, Sekretaris Hingga Oknum Kejari
- Divonis 4 Tahun Penjara Kasus Pemotongan Insentif ASN BPPD Sidoarjo, Ini Alasan Siska Wati Banding
- Idealnya PDIP Berada di Luar Pemerintahan Demi Menjaga Demokrasi Stabil
