Jelang Muprov, Kadin Jatim Diminta Fokus Masalah Krusial Perpajakan

Ketua Dewan Pertimbangan Erlangga Satriagung (kii) dan Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto/Ist
Ketua Dewan Pertimbangan Erlangga Satriagung (kii) dan Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto/Ist

Musyawarah Provinsi (Muprov)  2024 akan memilih kepengurusan baru Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim periode 2025-2030. Dewan Pertimbangan Kadin Jatim  memberi masukan program untuk kepengurusan Kadin 5 tahun kedepan.


Disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Erlangga Satriagung, saat ini masalah paling krusial yang dihadapi oleh pengusaha adalah perpajakan. Dikatakan bahwa dalam APBN 2024 pemerintah menargetkan pemasukan dari sektor pajak sebesar 68 sampai 70 persen. 

"Ini menunjukkan bahwa sektor pajak akan menjadi ujung tombak utama pemasukan keuangan negara, dan ini berarti para pengusaha akan menjadi sumber utama perolehan keuangan pemerintah," kata Erlangga di Graha Kadin, beberapa waktu lalu.

Menurut Erlangga, rata-rata pengusaha tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan. Bahkan, sangat banyak di antara pengusaha yang awam terhadap perpajakan. 

"Di sinilah peran penting Kadin untuk melakukan sosialisasi dan konsultasi bagi anggotanya yang mempunyai persoalan perpajakan," tambah Erlangga.

Banyak pengusaha yang sudah bekerja keras selama setahun penuh, tapi di akhir tahun kena tagihan pajak yang jumlahnya mengagetkan. "Hasil kerja setahun bisa habis karena pajak," ujar Erlangga.

Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto sepakat bahwa masalah perpajakan harus menjadi prioritas program Kadin ke depan.

Mengenai jadwal Mupro Kadin Adik mengatakan bahwa masa kepengurusan periode 2019-2024 akan berakhir pada 28 Desember 2024. 

Ketika ditanya mengenai kesediaan untuk maju kembali sebagai ketua Kadin Jatim periode kedua Adik menjawab bahwa hal itu terserah kepada kehendak "langitan". "Saya serahkan kepada Yang Di Atas dan kepada para senior Dewan Pertimbangan," kata Adik.

ikuti terus update berita rmoljatim di google news