Presiden Joko Widodo terkesan menelanjangi kesalahan sendiri dengan mengatakan ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- Pernyataan Ganjar Soal Pilpres Punya Dua Makna, Bentuk Loyalitas Sekaligus Warning untuk Megawati
- Penonaktifan 75 Pegawai KPK Dinilai Bermuatan Subyektif, Presiden Didesak Ambil Sikap
- PDIP Dinilai Tidak Utuh Dukung Ganjar Capres 2024
Menurut analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, apa yang disampaikan Jokowi sama saja mengungkap borok kinerja pemerintahannya selama memimpin Indonesia dua periode.
“Sebagai presiden, Jokowi tidak perlu memaparkan itu ke khalayak umum. Kesannya, Jokowi hanya memaparkan permasalahan ketenagakerjaan dan kemungkinan dampaknya,” tegas Jamiluddin melansir RMOL, Jumat (20/9).
Sebagai seorang Kepala Negara, Jokowi seharusnya mencari solusi dalam mengantisipasi ancaman PHK, bukan malah gembar-gembor sehingga terkesan menakuti rakyat.
“Jokowi sebagai eksekutif seharusnya tidak mengumbar ancaman badai PHK. Sebab, seorang eksekutif tugasnya melakukan eksekutor dan tak selayaknya berwacana. Ambillah kebijakan untuk meminimalkan ancaman badai PHK,” tutupnya.
Potensi PHK massal disampaikan Presiden Jokowi dengan melihat perubahan teknologi yang bisa mengambil pekerjaan rakyat secara manual.
"Setiap hari muncul hal-hal baru, muncul IA (kecerdasan buatan), otomasi analitik. Kalau kita baca 2025, pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta karena ada peningkatan otomasi di berbagai sektor," kata Jokowi di acara Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Solo, Kamis (19/9).
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Netizen Puji Penampilan Emil Dardak di Debat Kedua: Rakyat Jawa Timur Simpati
- Bung Bahlil, Pilpres 2024 Diundur Perlu Amandemen Kalau Tidak Tabrak UUD 1945
- Ungkap Ada 2 Partai akan Gabung Koalisi PKB-Gerindra, Cak Imin: Belum Bisa Dibuka Sekarang
