Puluhan pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Jawa Timur mendatangi kantor DPRD Jawa Timur. Mereka meminta agar anggota DPRD Jawa Timur membantu agar menyuarakan aspirasi terkait tidak adilnya pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
- Jawa Timur Kaya Destinasi Wisata, FPKS Ajak Pemprov Tingkatkan PAD Melalui Pariwisata
- Puguh Wiji Pamungkas Apresiasi Langkah KPK, Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Politisi PKS Apresiasi Pertumbuhan Desa Devisa di Jatim
Aturan itu dianggap tidak berpihak kepada buruh. Pasalnya, pekerja yang di berhentikan atau pensiun, mengalami kesulitan mengawal persoalan ekonomi usai putusan pensiun.
“P2SK ada kerancuan di proses usia pensiun. Dan UU tenaga kerja tidak mengatur itu di usia 65 tahun,” jelas perwakilan SPSI.
Nyatanya, aturan pensiun merupakan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Karena itu, usia 65 pensiun pekerja akan telunta lunta.
Apalagi persyaratan mengurus pensiun seperti persyaratan semakin susah. Padahal Jaminan Hari Tua (JHT) belum ada aturan jelas yang membela para pekerja.
Mendengar keluhan buruh, anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas berjanji akan membantu menyuarakan aspirasi pekerja.
“Jaringan pengaman pensiun, silahkan bertemu kembali untuk bertemu setelah alat kelengkapan dewan (AKD),” kata Puguh saat hearing bersama pekerja dan perwakilan Dinaker Jawa Timur, Selasa 24 September 2024.
Politisi PKS asal daerah pilihan Malang Raya menyebutkan, pemerintah harus merubah ketentuan yang sudah menjadi peraturan pemerintah.
“Jika tidak, pekerja akan menjadi korban dengan ketentuan yang sudah diundangkan tersebut,” kata Puguh.
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi keputusan yang menuai reaksi protes pekerja di tanah air, termasuk pekerja swasta di Jawa Timur.
Dimana gaji para pekerja akan dipotong lagi untuk program pensiun tambahan. Ini artinya, pegawai swasta akan diminta untuk membayar iuran tambahan selain Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan.
Apalagi selama ini, belum ada aturan batas pensiun bagi pekerja. Karena batas pensiun menjadi kesepakatan pengusaha dengan perwakilan pekerja.
Sementara itu, ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Jawa Timur, Dendi Prayitno menyebutkan, batasan usia pensiun pekerja hingga usia 65 sangat merugikan. Karena pada praktiknya, pekerja melaksanakan pensiun di usia 50 tahun sampai 55 tahun. “Lalu mereka (pekerja) menunggu selama 15 tahun untuk mendapat utuh dana pensiun. Setelah pensiun awal mendapat 30 persen,” sebut Dendi.
Keresahan pekerja ini, lanjut Dendi sangat rasional. Karena munculnya UU tersebut membuat pembayaran pensiun dilakukan bertahap.
Saat hearing, PD FSP KEP SPSI Jawa Timur berkomitmen dengan perwakilan DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah pusat untuk merevisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) melalui rekomendasi bersama yang ditandatangi antara DPRD Jatim, perwakilan serikat pekerja, dan disnaker.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Penetapan APBD 2025, Pimpinan DPRD Jatim Minta Masukan Anggota Baru
- Bapemperda Evalusi Efektivitas Perda DPRD Jatim
- DPRD Jatim Minta Penambahan Anggaran Untuk KONI