R-APBD 2025 Potensi Tidak Dapat Disahkan Tepat Hari Pahlawan
Rancangan APBD 2025 berpotensi tidak dapat disahkan seperti tradisi biasanya yakni tepat Hari Pahlawan, 10 November 2024. Hal ini akibat terlambatnya pembahasan R-APBD 2025.
- Fraksi NasDem DPRD Jatim Dorong Pemerintah Pikirkan Nasib Anak Nakes Yatim
- Dirjen PLTN Zaporizhzhia Ditahan Petugas Patroli Rusia, Keamanan Nuklir Ukraina Makin Terancam
- Badko HMI Se-Indonesia Minta Kongres Ke XXXI Ditunda Sampai Ada Rekonsiliasi
Anggota DPRD Jawa Timur, M Musyafak Rouf mengungkapkan, terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi sebelum proses pengesahan dapat dilakukan secara tepat waktu. Salah satu faktor utama yang menghambat, adalah ketidaklengkapan pimpinan definitif di DPRD Jatim. Saat ini, dua kursi posisi pimpinan masih kosong, dan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum sepenuhnya tuntas.
“Pimpinan yang belum lengkap, tentu mengganggu kinerja dewan,” jelas Musyafak saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD, Senin(30/09/2024).
Politisi PKB tersebut menjelaskan bahwa pembahasan APBD memerlukan ketelitian dan waktu yang cukup. “Kita harus meneliti semua isu yang ada dengan seksama. Jika ada yang butuh pendalaman lebih lanjut, kita tidak bisa memaksakan untuk disahkan,” jelasnya.
Musyafak menilai bahwa target pengesahan pada 10 November terasa terlalu optimis, mengingat kondisi internal DPRD yang masih belum sepenuhnya siap. Ia berharap agar APBD 2025 dapat disahkan sebelum akhir tahun, dengan batas waktu terakhir pada 31 Desember 2024.
“Namun, kita harus realistis dan memastikan semua hal dipersiapkan dengan baik terlebih dahulu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jatim sementara, Anik Maslachah sebelumnya mengungkapkan keyakinannya bahwa APBD 2025 dapat disahkan tepat waktu.
“Semakin cepat disahkan semakin baik, karena APBD ini menjadi pedoman bagi penganggaran di tingkat kabupaten dan kota,” kata Anik pada 4 September 2024 lalu.
Dengan situasi yang ada, masyarakat diharapkan untuk bersabar menunggu kejelasan dari DPRD Jatim. Semua pihak berharap bahwa meskipun ada tantangan, proses pengesahan APBD 2025 tetap dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran pembangunan di Jawa Timur di tahun mendatang.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DPRD Jatim Minta Pemprov Ganti Rugi Sapi Peternak yang Mati Akibat PMK
- Golkar Jatim Bekali Anggota Fraksi dengan Strategi Dongkrak Ekonomi Daerah Lewat Bimtek
- Sumardi Soroti Kasus HGB di Laut Banten dan Temuan Serupa di Jawa Timur, Desak Investigasi Menyeluruh
