Kehadiran dan seragam dinas bakal diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD Jatim. Aturan itu saat ini sedang dibahas oleh Pansus Tatib DPRD Jatim.
- Usai Debat, Prabowo-Gibran Sowan ke Sri Sultan di Yogyakarta
- Perjalanan Rejo Semut Ireng Antarkan Jokowi Hingga Prabowo Jadi Presiden
- MK Tolak Gugatan Norma Presiden 2 Periode Bisa Maju Cawapres
Anggota Pansus Tatib DPRD Jatim Lilik Hendarwati menjelaskan, Anggota DPRD Jatim tidak lagi diperbolehkan mengikuti Sidang Paripurna melalui online atau daring. Anggota DPRD Jatim harus hadir secara fisik di rapat paripurna.
"Periode yang lalu kan boleh ikut secara online, berdasar kesepakatan. tapi sekarang kan sudah tidak ada Covid lagi. Maka untuk Paripurna harus kehadiran fisik,' kata anggota Fraksi PKS ini, Senin (30/9/2024)
Lilik menilai Paripurna sangat penting karena dilihat oleh banyak kalangan, seperti pihak eksekutif, atau bahkan Mahasiswa yang datang menyaksikan, "Kalau melihat secara etika kok gak etis rasanya," ucapnya
Begitu juga soal seragam, saat ini sedang dibahas oleh Pansus. Seragam ini bertujuan agar mempunyai baju resmi saat paripurna.
Sementara Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PAN Suli Da'im mengapresiasi dibuatnya tatib dengan tujuan agar kinerja Dewan lebih baik sesuai harapan rakyat,
"Saya setuju tatib ini memperbaiki citra dewan Jatim yang sedang terpuruk,' ungkap Sulidaim.
Politisi yang pernah menjadi anggota DPRD Jatim dua periode itu setuju dengan rencana jumlah baju dinas DPRD Jatim yang sekarang hanya 3 , yaitu Jas, Safari dan Batik saja,"Bagus kan biar gak terlalu banyak baju resmi. Lagian bagus juga untuk menghemat anggaran. Biar untuk program masyarakat saja," ungkapnya.
Terkait kehadiran , Suli menyebut kehadiran fisik sangat penting untuk menyelesaikan masalah rakyat, "Menyangkut menyelesaikan persolan dan membangun sebuah komitmen akan kepentingan-kepentingan masyarakat yang disampaikan ke DPPR," tambahnya.
Tatib itu harus mencerminkan wakil rakyat dengan kehadiran secara fisik, " Apalagi untuk urusan pengambilan keputusan harus hadir fisik, jangan cuman tanda tangan. Itupun kita gak tahu tanda tangannya asli atau diwakilkan," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DPRD Jatim Minta Pemerintah Pusat Tingkatkan Status PMK Jadi Wabah Nasional
- DPRD Jatim Dukung Penggunaan Dana CSR untuk Program Makan Bergizi Gratis
- Fraksi Demokrat DPRD Jatim Apresiasi Kemenangan 3-0 Jakarta Lavani Atas Surabaya Samator , Optimis Juara Proliga 2025
