PDIP dinilai lebih ideal jika berada di luar pemerintahan demi menjaga kestabilan dalam berdemokrasi. Meski saat ini ada rencana pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
- Diajukan Cagub Jatim, PDIP Ungkap Risma Tak Pernah Ditanya Berapa Modal Uangnya
- PDIP Solidkan Pemenangan Risma-Gus Hans, Kumpulkan Pengurus Surabaya-Sidoarjo-Gresik
- Jika Megawati Jadi Bertemu Prabowo, Diyakini PDIP Gabung Koalisi
"Kami harap PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan supaya ada check and balance untuk pemerintahan ke depan sehingga berbagai kebijakan pemerintah tetap berjalan dengan baik tapi ada juga yang mengawasi," jelas Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar dalam keterangan dimuat RMOL, Rabu (9/10).
Lebih lanjut, menurut Semar jika tidak ada partai politik yang berada di luar pemerintahan maka akan mereduksi nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
"Partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus saya rasa sudah cukup dengan jumlah kursi mayoritas di parlemen sehingga jika PDI Perjuangan juga masuk justeru akan membuat nilai-nilai demokrasi menjadi semu, semoga Pak Prabowo mempertimbangkan hal tersebut supaya demokrasi tetap berjalan sehat ke depan, lagipula rasanya malu juga ya habis menyerang secara masif Prabowo-Gibran dalam pilpres lalu terus malah masuk di dalam pemerintahannya," tambah pria yang juga aktivis 98 tersebut.
Ia mendorong pemerintahan kedepan memembangun rezim yang proporsional dengan adanya partai politik yang tetap berada di luar pemerintahan.
"Kami berharap betul ada penyeimbang pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengawal kebijakan dan program yang akan digulirkan dari luar kabinet dengan demikian kami sangat yakin betul pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap dapat berjalan dengan baik walau tanpa PDI Perjuangan di dalamnya," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Diajukan Cagub Jatim, PDIP Ungkap Risma Tak Pernah Ditanya Berapa Modal Uangnya
- Dewan Oligarki Sang Presiden
- Sengkurat Judol di Awal Prabowo Berkuasa