Koalisi Guyub Rukun DPRD Kota Madiun Kuasai Pimpinan AKD

Pembentukan AKD DPRD Kota Madiun saat voting suara/ist
Pembentukan AKD DPRD Kota Madiun saat voting suara/ist

Rapat paripurna penyusunan alat kelengkapan DPRD (AKD) Kota Madiun didominasi Koalisi Guyub Rukun yang terdiri dari Fraksi Golkar, PKB, PKS, Gerindra-Nasdem dan PSI.


Rapat yang berlangsung pada Jumat (18/10) kemarin banyak diwarnai interupsi. 

Koalisi Guyub Rukun hampir menguasai seluruh pimpinan AKD. Mulai dari komisi I, II, III, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Hanya badan kehormatan (BK) yang luput. Karena posisi ketua ditempati oleh Yuliana dari Fraksi Perindo. 

Meski begitu, koalisi tersebut masih bisa menempatkan Sudarjono dari Fraksi PSI menjadi wakil ketua BK dengan Sutardi (Fraksi PDIP) sebagai anggota.

’’Meski dinamikanya tinggi, tapi semua (memiliki tujuan) untuk kebersamaan di DPRD Kota Madiun ini,’’ kata Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, Minggu (20/10). 

Politikus Perindo ini mengakui, proses pembentukan AKD cukup alot. Karena belum ada kesepakatan sejak rapat berlangsung pada Rabu (16/10) malam lalu, rapat sempat ditunda karena Fraksi Perindo walk out dan belum memenuhi kuorum pada keesokan harinya. 

’’Alasan berlarut-larut mungkin rapat sebelumnya tidak kuorum. Sehingga, kami harus mengambil sikap dan keputusan. Saya pastikan bersama pimpinan lainnya klir dan Alhamdulillah sudah selesai semua,’’ ungkapnya.

Ia menambahkan, tidak ada problematika dalam pemilihan sekaligus penetapan susunan keanggotaan AKD. 

’’Kami berharap tetap berjalan sesuai koridor agar segera menjalankan rencana kegiatan agar nantinya kegiatan DPRD tidak terbengkalai. Kalau ada isu-isu (walk out) itu tidak benar,’’ ucapnya.

Kendati demikian, dia menyatakan lamanya pemilihan sekaligus penetapan susunan keanggotaan AKD tidak banyak memengaruhi agenda DPRD. Selanjutnya, pihaknya bakal mengebut pembahasan produk perda. Paling dekat, membahas hingga menyelesaikan rancangan APBD 2025. 

’’Semua agenda masih sesuai jadwal. Senin (21/10) sudah running rapat dengar pendapat dengan organisasi perangkat daerah serta pendampingan KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara) pembahasan APBD 2025,’’ pungkasnya.

Informasi yang diperoleh, dalam rapat paripurna pembentukan AKD yang dipimpin oleh Armaya itu ditetapkan Didik Yulianto dari Fraksi Gerindra-Nasdem sebagai ketua komisi I. 

Kemudian, komisi II diketuai Lanjar Agus Susilo dari Fraksi PSI. Lalu, komisi III dipimpin Nur Salim dari Fraksi PKS, dan Bapemperda diketuai oleh Ngedi Trisno Yhusianto dari Fraksi PKB.

ikuti terus update berita rmoljatim di google news