Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono berharap agar penetapan APBD 2025 bisa dilakukan tepat waktu sesuai dengan tradisi yakni tanggal 10 November 2025.
Wakil Ketua DPD PDIP Jatim itu mengatakan, proses pembahasan APBD 2025 sudah berjalan. Menurut dia, DPRD periode sebelumnya sudah melakukan sejumlah pembahasan awal sehingga pembahasan lanjutan oleh anggota DPRD yang baru dilantik dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
- Debat Perdana, Paslon BONUS Siap Wujudkan Kota Madiun Maju, SDM Berdaya Saing Tinggi
- Debat Perdana, Eri-Armuji Tawarkan 5 Agenda Transformasi
- Didatangi Zulhas, Keluarga Besar Ponpes Syekh Abdul Qadir Jailani Jadi Kader PAN
“Pembahasan APBD 2025 ini memang waktunya singkat, tapi kita masih berupaya agar tradisi penetapan pada 10 November bisa dilaksanakan. Prosesnya tidak dimulai dari awal karena beberapa bulan lalu sudah ada pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh anggota lama,” jelas Deni Wicaksono, Kamis (24/10/2024).
Menurut Deni, salah satu kunci untuk mempercepat pembahasan APBD 2025 adalah meminta masukan dari anggota baru DPRD. Ia optimis bahwa dengan kolaborasi yang baik antara anggota lama dan anggota baru, pembahasan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, terutama setelah alat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk secara lengkap dan pimpinan di masing-masing komisi sudah ditetapkan.
“Kali ini kami akan meminta masukan dari anggota baru. Saya rasa ini akan membuat proses pembahasan lebih cepat karena AKD sudah terbentuk. Pimpinan di masing-masing komisi juga sudah mulai bekerja, sehingga kita bisa langsung membahas APBD di tingkat komisi,” ujarnya.
Deni menambahkan, meskipun waktunya terbilang pendek, namun pembahasan yang tidak dimulai dari awal memberi optimisme tersendiri. Setiap komisi di DPRD sudah memiliki kerangka kerja yang jelas untuk segera melanjutkan pembahasan yang tertunda dan fokus pada program-program prioritas untuk tahun 2025.
Penetapan APBD pada 10 November, yang bertepatan dengan Hari Pahlawan, telah menjadi tradisi di Jawa Timur. Menurut Deni, tradisi ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga memiliki makna penting sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan dan simbol pengabdian pemerintah kepada rakyat.
“Penetapan APBD pada 10 November bukan hanya tradisi, tapi juga memiliki makna historis yang penting. Ini adalah simbol pengabdian kita kepada masyarakat, sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa,” jelasnya.
Deni menegaskan bahwa target ini sangat penting untuk dipertahankan agar pemerintah provinsi dapat segera melaksanakan program-program yang direncanakan pada awal tahun 2025. Dengan demikian, penetapan yang tepat waktu akan memberikan kepastian hukum dan anggaran bagi berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf Sepakat Revisi Perda Bantuan Hukum untuk Orang Miskin
- Fraksi Demokrat Jatim Luncurkan Program Jumat Serap Aspirasi untuk Tampung Keluhan Warga
- Reses Perdana 2024, Blegur Prijanggono Serap Aspirasi Warga Sidosermo, Surabaya: Komitmen pada Pendidikan, Kesehatan, dan Keterampilan
