Hakim dari Pengadilan Negeri atau PN Surabaya yang juga tersangka suap kasus suap vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur yakni Mangapul dan Heru Hanindyo, dilaporkan PT Hitakara ke Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial, serta KPK terkait proses PKPU maupun Kepaliitara.
Selain itu, PT Hitakara meminta agar Komisi Yudsial dan KPK dapat memeriksa seluruh Majelis Hakim terkait terkait proses PKPU maupun Kepaliitan.
Demikian disampaikan Kuasa Hukum PT Hitakara, yakni Andi Syamsurizal Nurhadi menanggapi ditangkapnya hakim PN Surabaya Mangapul SH dan Heru Hanindyo sebagai tersangka dugaan tindak pidana gratifikasi terkait kasus suap vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur.
Selain itu, Kejagung RI juga menemukan uang senilai hampir Rp 1 triliun dari pejabat Mahkamah Agung (MA).
Hakim PN Surabaya Mangapul SH dan Heru Hanindyo menjadi salah satu majelis hakim dalam proses proses PKPU maupun Kepaliitan. Mereka berdua juga yang memvonis bebas terdakwa Victor S. Bachtiar, yang terjerat dalam kasus pidana mafia kepailitan No. 952/Pid.B/2024/PN.Sby.
“PT Hitakara mengadukan kedua hakim yakni Mangapul dan Heru Hanindyo
kepada Mahkamah Agung , Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi agar melakukan pemeriksaan dan/atau penyelidikan serta investigasi terhadap seluruh Majelis Hakim yang terlibat dalam proses PKPU maupun kepalitan PT Hitakara,” tegas dia, Senin,(28/10/2024).
Ia menambahkan, PT Hitakara juga meminta, MA, KY dan KPK untuk memeriksa hakim Mangapul dan Heru Hanindyo terkait dugaan tindak pidana surat palsu dan tagihan palsu pada permohonan PKPU PT Hitakara, termasuk Hakim Mangapul dan Heru Hanidyo.
Hakim Mangapul, kata dia, anggota majelis hakim yang membebaskan (onslag) Victor S Bahtiar terkait dugaantindak pidana surat palsu dan tagihan palsu pada proses permohonan PKPU PT Hitakara sepekan setelah memebebaska Ronald Tannur.
“Sebagaimana Ronald Tanur diputus bebas pada tanggal 24 Juli 2024 sedangkan putusan onslag Victor Soekarno Bachtiarpada 30 Juli 2024,” beber dia.
Ia menjelaskan, dari awal proses permohonan PKPU hingga putusanpailit dijatuhkan terhadap PT Hitakara, telah terjadi banyak hal yang bertentangan dengan aturan PKPU dan kepailitan. Hal bertentangan tersebut mulai dari penolakan tagihan oleh tim pengurus dan/atau kurator untuk jenis tagihan yang sama dengan dasar permohonan PKPU.
“Untuk itu kami mendukung upaya penyidikan dugaantindak pidana gratifikasi oleh Hakim Mangapul maupun Heru Hanindyo dapat dibuka seterang-terangnya, dengan cara memeriksa dan memanggil pihak-pihak yang diduga kuat berhubungan dengan Mangapul, yaitu 4 orang majelis hakim yang ikut mengadili dan memutus onslag Victor S Bachtiar, Indra Ari Murto, Riansyah, yaitu majelis hakim Suswanti, Sudar, Saifudin Zuhri, Alex Adam Faisal, dan juga termasuk Soedeson Tandra sebagai kuasa hukum dariVictor S Bachtiar, maupun kuasa hukum Indra Ari Murto, serta Riansyah,” pungkas dia.
Diketahui, Hakim PN Surabaya Mangapul ternyata juga menjadi salah satu pengadil bersama Suswanti dan Sudar, yang membebaskan kurator Victor Sukarno Bachtiar dari segala tuntutan hukum (onslag) yang menjeratnya dan diduga tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang telah dipaparkan oleh jaksa penuntut umum.
Victor diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Hitakara, yang seharusnya ditujukan kepada PT. Tiga Sekawan. Akibat ulahnya, dua buah hotel milik PT. Hitakara masuk ke dalam harta pailit yang kini dikuasai kurator.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- PT Hitakara Curigai Heru Hanindyo Terima Suap Sebagai Hakim Pengawas Perkara Kepailitan
- Tersangka Makelar Kasus Suap Rp 1 Triliun Zarof Ricar Tercatat Ikut Rombongan Ketua MA Sunarto ke Madura, Ada Upaya Loloskan PK Mardani H Maming
- MA Bentuk Tim Khusus Periksa Hakim Kasasi di Kasus Ronald Tannur
