Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan S.T., M.M menyatakan komitmennya dalam mengatasi permasalahan krusial di Kota Malang. Dalam tanggapannya terhadap pandangan umum fraksi DPRD terkait rancangan KUA-PPAS APBD 2025, Iwan memprioritaskan revitalisasi Pasar Besar dan penanganan banjir di kawasan Soekarno Hatta.
- Bupati Mundjidah Siap Gelorakan Gerakan Jombang Bermasker
- Rangkul Kicau Mania, G-Creasi Gelar Kontes Burung
- Pemkab Gresik Bagikan Bantuan Ratusan Motor Senilai Rp 12,5 Miliar
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah menerima 55 poin masukan yang disampaikan fraksi. Ia menegaskan bahwa Pemkot Malang berkomitmen menindaklanjuti aspirasi DPRD selaku wakil masyarakat.
"Pandangan ini sangat konstruktif dan strategis untuk membangun Kota Malang," tegas Iwan di Gedung DPRD, Selasa (29/10).
Selain itu, Iwan juga menjelaskan bahwa Pemkot Malang telah melakukan kajian mendalam terkait revitalisasi Pasar Besar dan telah menyiapkan anggaran sebesar 22 miliar rupiah untuk penanganan banjir di kawasan Soekarno Hatta melalui dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Provinsi.
"Harapan kami, anggaran untuk revitalisasi Pasar Besar bisa masuk di APBD 2025 melalui PUPR,” terangnya.
Menurutnya Pemkot Malang telah mengkaji dokumen desain (DD) dan terus melakukan komunikasi dengan pihak terkait. Rencana ini diharapkan akan menciptakan pasar yang lebih modern dan nyaman bagi masyarakat.
Terkait penanganan banjir di kawasan Soekarno Hatta yang selama ini menjadi masalah utama. Menurut Iwan, proses eksekusi program penanganan banjir di Soekarno Hatta direncanakan dimulai pada tahun 2025. Pihaknya juga sudah melakukan perencanaan yang strategis dengan anggaran sebesar 22 miliar rupiah.
“Kami sudah melakukan perencanaan strategis, termasuk pembangunan sodetan dan perbaikan utilitas lainnya,” bebernya.
Pemkot Malang juga sudah mengadakan beberapa pertemuan untuk menyusun rincian desain teknis program ini.
"Hal ini akan terus dikoordinasikan agar pelaksanaan bisa maksimal dan sesuai target," sambungnya
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita S.S menanggapi langkah Pemkot Malang dalam menangani masalah prioritas kota tersebut dengan penuh apreasiasi dan menyatakan dukungan penuh.
"Kami siap mendukung melalui mekanisme cost sharing. Alokasi pendampingan dari APBD maksimal sebesar 5 (lima) persen,” ucapnya.
Amithya juga menekankan pentingnya kesinambungan dalam proses revitalisasi Pasar Besar lantaran perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah merencanakan anggaran 300 miliar rupiah.
“Kami berharap proses relokasi dan komunikasi berjalan baik, agar ketika dana pusat turun, pelaksanaannya sudah siap,” harapnya.
Selain itu, mantan ketua komisi D di periode lalu tersebut juga menyoroti proses penanggulangan banjir yang sempat diusulkan ke pemerintah pusat namun terkendala anggaran. Dengan adanya bantuan dari provinsi, harapannya masalah banjir dapat segera teratasi, mengingat pentingnya dukungan dana dari berbagai pihak.
"Pemkot Malang sudah menyatakan akan terus menjaga koordinasi dan komunikasi dengan pihak provinsi dan pusat agar setiap tahap program bisa dilakukan tanpa hambatan. Tentunya proses ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas dan menciptakan lingkungan kota yang lebih baik," pungkasnya.[adv] 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Penyertaan Modal Tak Masuk P-APBD 2023, Revitalisasi Pasar di Surabaya Dipastikan Tak Terlaksana
- Revitalisasi Pasar Tradisional, Pemkot Surabaya Gandeng Perguruan Tinggi Jadi Tenaga Ahli
