Pjs Bupati Kediri Heru Wahono Santoso membuka Diklat Legal Drafting di gedung Balai Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (BPKASN) Tarokan Kediri, pada Selasa (5/11).
- Pembangunan Infrastruktur, Tempat Wisata hingga Penanganan Banjir Jadi Prioritas Pemkot Surabaya di 2025
- Hasil Monitoring Self Assessment IKM Surabaya Menunjukkan Kategori Risiko Rendah
- Gubernur Khofifah Terima Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terbaik dari Bappenas RI
Diklat yang akan berlangsung hingga 8 Nopember 2024 ini diikuti 42 ASN dari semua satuan kerja Pemerintah Kabupaten Kediri.
Perwakilan dari satuan kerja tersebut, diharapkan memahami cara membuat Legal Drafting. Karena, legal drafting berkaitan dengan perancangan hukum yang dibuat oleh subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum.
Yakni dalam bentuk nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), perjanjian kerja sama atau perjanjian/kontrak.
Pjs Bupati Heru mengatakan, ASN yang sehari-harinya bertugas menyusun suatu produk hukum, yang notabene banyak tidak berlatar belakang dari hukum maka perlu diberikan diklat legal drafting agar mereka mampu menyusun suatu produk hukum administratif hukum.
Misalnya penyusunan Perda, Perkap, kemudian juga terkait kerjasama atau MoU, membuat suatu kontrak, tentu harus cermat dan tidak salah karena jika salah tentu akan merugikan.
"Karena itu, tujuan dari membuat legal drafting agar di dalam proses pembuatan produk hukum yang benar dapat mensejahterakan masyarakat," kata Heru kepada Kantor Berita RMOLJatim.
Heru menambahkan, diklat legal drafting ini juga untuk menambah wawasan ASN dalam pembuatan produk hukum, dan mampu merencanakan produk hukum dengan benar. (Adv) 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jelang Idul Adha, Pemkab Kediri Sidak Hewan Kurban
- Pemkab Kediri Cek Data Kebutuhan Hewan Kurban 2025
- Peringati Hardiknas dan Hari Otonomi Daerah, Wabup Kediri: Semua Berhak Dapat Pendidikan
