Pemerintah provinsi merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Hal itu sesuai dengan regulasi (aturan) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah. Namun regulasi itu belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian pasangan calon kepala daerah yang berkontestasi pada Pilkada serentak 27 November 2024.
- Hasil Quick Count Khofifah-Emil Menang Telak Di Pilgub Jatim, Emil Dardak Minta Kader Demokrat Bekerja Keras Kawal Rekapitulasi Suara
- Emil Dardak dan Arumi Bachsin Nyoblos di TPS 015 Margorejo Indah: Kami Pasrahkan pada Allah
- Isi Hari Tenang Pilgub Jatim, Khofifah-Emil Ziarahi Makam Hasyim Asy’ari dan Gus Dur
Namun hal itu terkadang sengaja diabaikan oleh para paslon saat debat publik yang digelar KPU. Terkadang paslon lebih mementingkan asbun (asal bunyi) agar terlihat bisa menjawab pertanyaan dengan baik, atau bisa memojokkan lawan bicara tanpa memikirkan jawaban. Tanpa Tahu pernyataan itu bisa dijalankan tanpa menabrak aturan.
Fenomena itu juga terlihat pada debat publik Pilgub Jatim 2024 kedua, beberapa hari lalu yang ditayangkan langsung beberapa stasiun televisi diikuti tiga pasangan calon, yakni Lukuk-Lukman (01), Khofifah-Emil (02) dan Risma-Gus Hans (03). Adapun tema pada debat kedua adalah tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif serta pelayanan publik yang inklusif untuk keadilan masyarakat Jawa Timur.
Paslon nomor urut 02 sebagai petahana pada debat kedua ini menjadi sasaran empuk bagi kompetitor untuk mengevaluasi kinerja Khofifah-Emil selama memimpin Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. Bahkan lawan terkesan membabi buta dan enggan mengakui prestasi dan kinerja petahana yang telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.
Cagub Jatim nomor urut 02, Khofifah Indar Parawansa usai acara menjelaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah itu ketika menjadi pemimpin bukan berada di ruang hampa. Oleh karena itu berbagai capaian dan prestasi Pemprov Jatim yang diperoleh selama dia pimpin itu juga berdasarkan dari berbagai indikator yang dirumuskan oleh instansi terkait.
Ketum PP Muslimat NU itu mencontohkan MCP (Monitoring Center for Prevention) atau segala hal yang berhubungan dengan pencegahan korupsi, indikatornya sudah dibikin oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dan Jawa Timur mendapatkan skor 92, sedangkan nasional mendapatkan skor 75.
"Jadi kalau kemudian ada indikator indikator yang kemudian kita mendapatkan skor tertentu, maka itu suatu yang saya ingin menyampaikan bahwa ada proses yang kami lakukan, ada keseriusan yang kami lakukan dan ada proses yang kita bangun sinergitas bersama yang menunjukkan komitmen kita untuk berbenah. Komitmen kita untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Itu baru satu sisi," ungkap Khofifah.
Kemudian bagaimana soal inovasi di Pemprov Jawa Timur? Dengan lugas Khofifah menyatakan bahwa inovasi yang dilakukan itu bukan per dinas tapi per unit. Bahkan setiap Januari mereka akan presentasi inovasi apa yang akan mereka siapkan. Kegiatan itu dilakukan sebelum masuk Musrenbang, sebelum masuk RKPD, sebelum masuk R-APBD itu ada proses.
"Pada tahun 2023 lalu, untuk IGA (Inovatif Government Award Watch) oleh Kemendagri, Provinsi Jawa Timur dinyatakan sebagai provinsi paling inovatif. Jadi semua itu tidak berada pada ruang hampa," tegas salah satu ketua PBNU ini.
Lantas bagaimana kewenangan hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota? Lanjut Khofifah dari semua sistem yang sudah dilakukan, paling sederhana adalah membikin WhatsApp Group karena itu menjadi bagian penting. Untuk para gubernur ada di WhatsApp Group yang dipandu langsung oleh Mendagri.
"Banyak hal yang baru, oleh Pak Mendagri itu langsung di-share ke grup WhatsApp nya Kemendagri yang anggotanya adalah para gubernur. Biasanya saya langsung menshare itu Group WhatsApp Bupati/Walikota," jelasnya.
Namun realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Sebab itu adalah pola koordinasi yang simpel dan any times. Dicontohkan, dirinya mungkin dapat info di group Kemendagri pada jam 12.00 malam. Dan Khofifah mungkin baru bukan pada jam 02 dini hari, maka infor tersebut langsung dishare ke group bupati/walikota karena ini hal yang dianggap urgent.
"Tapi di dalam perjalanan ini ada seorang kepala daerah yang tidak mau masuk dalam group sehingga untuk koordinasi yang seperti ini juga menjadi terkendala. Kemudian berganti kepala daerah yang baru masuk di dalam group. Jadi sebetulnya koordinasi yang sangat simpel itu sebetulnya di WhatsApp Group tapi ternyata tidak sesederhana itu karena ada yang tidak berkenan masuk dalam group itu sehingga menjadi kendala untuk bisa meneruskan kordinasi kordinasi itu," beber Khofifah.
Selanjutnya terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur, dari 1,8 juta di tahun 2019 turun menjadi 268.000, atau dari 4,4% menjadi 0,66% per Maret 2024. Perlu diketahui, kata Khofifah bahwa kemiskinan itu ada yang miskin dan ada yang di bawah garis kemiskinan. Mereka yang pengeluarannya 2/3 USD atau 75 persen dari pengeluaran yang masuk kategori miskin, itu masuk kategori kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu pihaknya ingin, yang miskin itu tidak jatuh pada kemiskinan ekstrem.
"Dan yang bisa dilakukan itu sinergitas dengan semua pihak. Jangan pernah merasa pemprov bisa menyelesaikan sendirian. Ada private sector, ada ormas, ada kepala daerah kabupaten/kota, ada camat, ada kepala desa, ada RW/RT. Semua masyarakat elemen strategis punya ruang untuk bisa memberikan dedikasi dan pengabdian terbaiknya untuk memberikan layanan kepada masyarakat," tegas Khofifah.
Dia juga mengakui bahwa peran private sector luar biasa. Terutama ketika menyangkut upaya mengurangi TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). "Semua itu menjadi satu kesatuan bagaimana kita membangun Jawa Timur dengan Strong Collaboration. Saya dan Mas Emil mengakhiri pada Closing Statement malam ini adalah Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara," jelas Bunda Khofifah sapaan akrabnya.
Masih di tempat yang sama, Cawagub nomor urut 02, Emil Elestianto Dardak menambahkan bahwa yang namanya birokrasi berdampak itu yang tengah didorong pemerintah pusat. Makanya, kalau birokrasi distrukturkan atau diukur itu karena harus membawa dampak.
"Jadi kalau ada yang ngomong, percuma punya birokrasi yang bagus kalau nggak ada artinya. Itu ngak bisa karena birokrasi yang bagus itu harus bawa hasil. Penghargaan yang diperoleh itu karena ada hasilnya, angkanya itu riil," tegasnya.
Dicontohkan Emil, kalau bicara anda dapat penghargaan produksi padi tertinggi, ya karena memang produksi padinya tertinggi. Bukan untuk mengejar penghargaan tapi untuk mengejar produksi padi tertinggi untuk para petani. "Tapi di malam hari ini agak sulit kan, kalau misalnya ternyata tolak ukur itu ada lho, gak bisa asal comot sana sini," dalihnya.
Berikutnya dibilang ada daerah yang kemudian nggak dapat air pas lagi kekeringan. Menurut Emil, BPBD itu menyalurkan bantuan air bersih berkordinasi dengan kabupaten/kota. Dan di seluruh Jawa Timur lagi jalan. Kalau hanya mencomot 1 atau 2 cerita tetapi kemudian tidak menggambarkan secara terukur, tentu ini akan membuat publik kurang memahami.
“Dari Debat ini jadi terang benderang saat bisa mengklarifikasi hal-hal yang menjadi pertanyaan. Dan Bismillah ya cita-cita kita Gerbang Baru Nusantara bisa terwujud," pungkas Emil. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Dokter Agung: Kemenangan Khofifah-Emil Bukti Kerja Keras dan Cinta Rakyat Jatim
- Menang Telak dengan Perolehan 12,1 Juta Suara, Khofifah Ajak Semua Kembali Bersatu Bangun Jatim
- Hasil Rekapitulasi KPU Jatim, Khofifah-Emil Raih Suara Terbanyak
