Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen (sebelumnya 11 persen) yang berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Hal itu diatur berdasarkan UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
- Demi UMKM, Kenaikan PPN 12 Persen Harus Dipertimbangkan Kembali
- Prabowo Tak Mau Kegiatan Kementerian Mengada-ada, Sri Mulyani Diperintahkan Pangkas Anggaran Seremonial
- Anggaran Makan Gratis Prabowo-Gibran Rp 71 Triliun Resmi Masuk RAPBN 2025
Alhasil, kebijakan kenaikan PPN 12 persen itu akan memberatkan rakyat di tengah kondisi ekonomi yang tak pasti saat ini.
“Walaupun berdasarkan UU, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus menjelaskan kerangka rasional atau logical framework alasan kenaikan PPN ini selain kepatuhan dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan berlaku,” kata ekonom konstitusi, Defiyan Cori dikutip dari RMOL, Senin (18/11).
Lanjut dia, di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan di angka 4-5 persen dan deflasi selama 4 bulan lebih sebesar 0,03-0,08 persen, pelaksanaan kebijakan ini sangat berbahaya.
“Justru dengan memaksakan penerapan UU ini tindakan kerusakan moral atau moral hazard luar biasa, apalagi Menkeu juga representasi kelompok wanita dan ibu rumah tangga yang (semestinya) lebih mengedepankan hati nurani,” ucap ekonom jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.
Bahkan, masih kata dia, jika alasan untuk menggenjot penerimaan negara dari sumber pajak juga tidak menemukan alasan logisnya.
“Apalagi pada tahun 2023, penerimaan pajak sejumlah Rp1.869,2 triliun mengalami peningkatan, adapun PPN dan PPnBM mencapai Rp764,3 triliun. Jika, PPN naik menjadi 12 persen, maka tambahan untuk PPN hanya sekitar Rp20,26 triliun dan tidak signifikan. Pertanyaannya, lalu apa motif kenaikan PPN ini yang UU-nya disahkan juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia?” tandas Defiyan.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Demi UMKM, Kenaikan PPN 12 Persen Harus Dipertimbangkan Kembali
- Kemenkeu Permudah Bea Meterai Lewat Aturan Baru PMK 78/2024
- Pernyataan Anggito Abimanyu Incar Pajak Dari Judol Dikritik Keras
