Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan publik dan menghindari diskriminasi kepada masyarakat. Mereka harus mengutamakan pelayanan, agar sistem birokrasi baik di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) maupun Pemkot serta Pemprov Jatim berjalan dengan baik.
- Usai Dilantik, Gus Tamim Komitmen Perkuat Fungsi Legislatif Demi Kemajuan Jawa Timur
- Optimis Selesai Tepat Waktu, Pansus RPJP Akan Konsultasi Ke Bapenas
Demikian disampaikan Ahmmad Tamim usai melakukan serap aspirasi atau reses di kantor Nahdatul Ulama Kabupaten Blitar bersama para Muslimat NU, Minggu (24/11/2024).
Lebih lanjut, ia menjelaskan saat reses di Blitar ini banyak yang dikeluhkan terkait susahnya mengurus pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ini, karena IMB ini persyaratan yang legal bagi suatu lembaga. Data yang di dapat dari 200 lembaga baru 82 yang punya IMB. “rata – rata mereka mengeluhkan prosedur yang tidak mudah dan biaya yang tinggi,”katanya.
Maka itu, pihaknya berharap agar pemerintah baik Pemkab – Kota di Blitar mengubah pelayanan publik atau dasar ke masyarakat dengan online. Sehingga dengan pelayanan online tersebut bisa mempermudah dan memperpendek jarak izin pelayanan dengan cepat, akutanbel, kredibelitas, transparan, serta pelayanan menjadi murah.
Terkait Pendidikan, ia juga meminta terkait Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang diberikan Pemprov Jatim kepada lembaga pendidikan swasta dan negeri harus disamakan jumlahnya. Termasuk antara BPOPP untuk Madrasah Aliyah (MA) dengan SMA.
“ini penting karena antara sekolah negeri dan sekolah swasta sama-sama melaksanakan tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,”katanya.
Terlebih pada sekolah swasta (terutama Madasah) banyak sekali peserta didik yang berasal dari masyarakat tidak mampu. Selain soal keadilan alokasi, yang juga penting adalah jumlah/nominalnya ditingkatkan.
Karena, kegagalan Pemprov Jatim menciptakan pemerataan ekonomi berakibat kepada sulitnya pihak sekolah menggali potensi partisipasi masyarakat untuk menambah pembiayaan operasional pembelajaran.
“Pemkab/Pemkot Blitar serta Pemprov Jatim wajib mengedepankan pertumbuhan ekonomi rakyat melalui revitalisasi sektor ekonomi primer seperti pertanian dan perikanan, serta menstimulus sektor-sektor padat karya seperti UMKM agar pemerataan pembangunan di Jatim dapat terwujud,”pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DPRD Jatim Minta Pemprov Ganti Rugi Sapi Peternak yang Mati Akibat PMK
- Golkar Jatim Bekali Anggota Fraksi dengan Strategi Dongkrak Ekonomi Daerah Lewat Bimtek
- Sumardi Soroti Kasus HGB di Laut Banten dan Temuan Serupa di Jawa Timur, Desak Investigasi Menyeluruh
