Hasto: Tidak Ada Satu Ayat pun yang Bisa Membenarkan Ambisi Kekuasaan Jokowi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo/Ist
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo/Ist

Indonesia saat ini mengalami kegelapan demokrasi akibat pelanggaran konstitusi, demokrasi, dan penggunaan aparat negara dalam Pilkada. 


Hal ini dikatakan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto ditemani Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo saat berziarah ke makam Pangeran Sambernyawa di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. 

“Rakyat sudah gelisah dengan keterlibatan 'Partai Coklat' yang mengabdi pada keluarga dan ambisi kekuasaan Jokowi," kata Hasto dalam keterangannya dimuat RMOL, Selasa (26/11). 

"Kami mengadukan Jokowi ke Gusti, Sang Pemegang Kehidupan, Tuhan Yang Maha Adil, dan memohon agar diberikan Terang Keadilan. Pak Jokowi tidak lagi Njawani. Melik nggendong lali. Lupa dengan sangkan paraning dumadi, lupa pada asal muasal kehidupan,” sambungnya. 

Hasto mengatakan, Indonesia itu negeri spiritual. Karena itulah pemimpin yang melanggar etika dan moral, sama saja dengan pelanggaran terhadap kultur dan pranatan kebaikan. 

Ziarah ke makam Pangeran Sambernyawa adalah laku batin tentang tugas seluruh anak bangsa untuk berani menegakkan kebenaran dan keadilan. 

“Agama dan kepercayaan apa pun tidak pernah mengajarkan pengkhianatan. Tidak ada satu ayat pun yang bisa membenarkan ambisi kekuasaan Jokowi,” kata Hasto.

Dalam ziarah ini, Hasto melihat Rudy begitu sedih. Ingatannya terhadap masa lalu termasuk gagasan ideal bahwa rakyat biasa dapat menjadi pemimpin. 

“Jokowi pada awalnya nampak begitu sederhana. Sayang sekali, Pak Jokowi yang diperjuangkan oleh kekuatan arus bawah rakyat, akhirnya berubah karena kekuasaan,” kata Rudy. 

Padahal, kata Rudy, Jokowi harusnya berpikir bahwa puncak jabatan sebagai Presiden RI bukannya menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral bagi kebaikan negeri. 

“Bukannya puas dengan Gibran yang telah menjadi wakil presiden. Kini Pak Jokowi masih berusaha menjadikan Bobby Nasution menantunya menjadi Gubernur Sumatera Utara dengan segala cara,” sesalnya. 

Selain itu, titipan kekuasaan Jokowi pada Komjen Polisi (Purn) Ahmad Lutfi di Jawa Tengah, Ridwan Kamil di DKI Jakarta, Khofifah di Jawa Timur, dan masih banyak calon kepala daerah lainnya yang dititipkan sebagai perpanjangan kekuasaan Jokowi. 

“Ambisi kekuasaan itu harus dihadapi demi menyelamatkan demokrasi dan peradaban negeri," tegasnya.

ikuti terus update berita rmoljatim di google news