Anggota komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas mengatakan, Puskesmas dan Faskes di Jatim sudah mengalami overcapacity, karena membludaknya jumlah pasien.
- DPRD Jatim Minta Pemerintah Pusat Tingkatkan Status PMK Jadi Wabah Nasional
- DPRD Jatim Dukung Penggunaan Dana CSR untuk Program Makan Bergizi Gratis
- Fraksi Demokrat DPRD Jatim Apresiasi Kemenangan 3-0 Jakarta Lavani Atas Surabaya Samator , Optimis Juara Proliga 2025
“Jawa Timur mempunyai 900 puskesmas, terkait dengan program UHC dan rata-rata Faskes satunya di Pusmeskas. Satu Puskemas rata-rata mengelola diatas 20 sampai 30 ribu. Tidak sebanding dengan operasional,” katanya.
Menurut dia, kehadiran PKFI akan sangat membantu dalam melayani kesehatan masyarakat, sesuai dengan amanat undang-undang kesehatan.
“Dengan adanya PKFI ini sangat membantu dengan program UHC sebagai mandate undang-undang seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang paripurna,” jelasnya.
Puguh Wiji Pamungkas berharap agar pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta yakni klinik, agar mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.
“Nah kalau kemudian di Puskesmas overcapacity karena kasipasinya banyak. Proses preventif dan promotif tidak berjalan maksimal. Mereka mengedepankan kuratif. Padahal pencegahan itu sangat penting agar orang tidak sampai sakit,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, PT Ayoman melakukan Memorandum of Understanding (Mou) dengan Kanwil Pos Indonesia Jatim Bali Nusra. Kerjasama itu adalah salah satu upaya peningkatan layanan kesehatan di masyarakat, secara online.
Kakanwil Pos Indonesia Jatim Bali Nusra Fahdian Yunardi Hasibuan mengatakan, pihaknya siap untuk berkolaborasi dan sinergi dengan PKFI Jawa Timur, untuk konsultasi kesehatan secara online, sehingga memudahkan masyarakat.
“PKFI ini adalah layanannya adalah KADO konsultasi dokter online melalui aplikasi. Kita akan sandingkan dengan aplikasi yang dimiliki oleh PT Pos dan obatnya nanti diantar oleh PT Pos. Sehingga pasien tidak perlu meninggalkan rumah,” katanya.
Menurut dia, selama empat tahun terakhi, PT Pos Indonesia terus melakukan transformasi digital, agar bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Empat tahun terakhir kami banyak melakukan transformasi. Salah satunya adalah transformasi dalam bidang digital. Jadi proses selama ini manual hampir 100 persen yang sudah bisa dilakukan digital sudah dilakukan,” jelasnya.
“Nanti yang bisa melaksanakan BPJS mandiri bisa memanfaatkan PT Pos untuk membayar iuran,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Ajak Kolaborasi dan Sinergi, Puguh Presiden NGG di Pesta Wirausaha Nasional TDA
- DPRD Jatim Minta Pemerintah Pusat Tingkatkan Status PMK Jadi Wabah Nasional
- DPRD Jatim Dukung Penggunaan Dana CSR untuk Program Makan Bergizi Gratis
