Jika Pilkada diganti atau dipilih oleh DPRD maka terjadi kemunduran demokrasi. Dengan demikian tidak ada lagi kedaulatan rakyat.
- Gus Dur Hanya Bangun Jalan Tol 5 Kilometer, Tapi Punya Legacy di Setiap Imlek
- Majelis Nasional KAHMI: AS dan Israel adalah Poros Terorisme dan Kejahatan Dunia
- Satgas BLBI Seharusnya Bergerak Cepat dan Senyap Tanpa Festivalisasi Media
Hal ini disampaikan Rukyat Rahmawan, Ketua Prodem Surabaya saat menjadi pemantik diskusi yang diselenggarakan forum Kelompok Kajian Jumat Malam (K-JAM), Jumat malam (13/12).
“Jika Pilkada diganti lewat DPRD akan terjadi kemunduran demokrasi, tidak ada lagi kedaulatan rakyat. Proses Pilkada akan dilakukan secara tertutup dan hanya menjadi urusan elit, rakyat tidak terlibat lagi,” kata Rukyat dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Prabowo dalam perayaan Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar pada Kamis (12/12) lalu yang mengusulkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD dengan alasan lebih efisien dan bisa menekan banyak biaya.
Menurut Rukyat pelaksanaan pemilihan gubernur dan bupati melalui DPRD tetap berpotensi terjadinya politik uang. Akan tetapi, perbedaannya dengan sekarang adalah terletak pada pemberian uang yang diberikan kepada anggota DPRD.
“Mestinya pemerintah dan elit-elit partai mengutamakan edukasi pada masyarakat, bukan dengan mengubah sistemnya. Yang terjadi nanti pasti akan mengokohkan oligarki dan hegemoni elit, ini yang berbahaya bagi demokrasi dan akibatnya tidak akan ada kedekatan kepala daerah dengan rakyatnya,” ujarnya.
Senada disampaikan Toni Widiajaya, Direktur Eksekutif K-JAM dalam forum yang sama.
"Ini sebenarnya adalah masalah edukasi, pemerintah dan partai tidak pernah serius membangun kesadaran politik rakyat sehingga rakyat menjadi lebih layak terlibat dalam proses demokrasi. Sekarang rakyat tetap dibiarkan bodoh agar mudah dimanipulasi. Paling tidak mulailah dari edukasi melawan politik uang (money politic) yang sering terjadi dalam bentuk bansos dll. Belum lagi pada aturan dan penegakannya," ungkap Toni.
Perlu diingat bahwa sistem pemilihan langsung ini, lanjut Toni, adalah salah satu poin yang diperjuangkan saat gerakan reformasi karena pada saat itu marak terjadi praktik politik uang, di mana terjadi jual-beli dukungan atau jual-beli kursi dan suara dari para anggota DPRD demi keterpilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh para anggota DPRD.
"Jadi kita tidak boleh kembali ke masa lalu. Intinya rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan kedaulatan harus di tangan rakyat, jika pemilihan dilakukan oleh wakil-wakil partai di DPRD maka bisa memicu memicu ketidakpercayaan dan ketidakpuasan rakyat terhadap pemimpin daerah yang dipilih. Oleh karena itu kami secara tegas menolak usulan Presiden Prabowo tersebut,” kata Toni menutup diskusi.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pilkada Dipilih DPRD Kontraproduktif Dengan Semangat Reformasi
- Demokrat akan Mengkaji Usulan Prabowo soal Pilkada Dipilih DPRD
