Pendakwah Ustaz Hilmi Firdausi alias Gus Hilmi meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025.
- Transportasi Penyeberangan Dipastikan Tidak Kena PPN 12%, Ketum DPP Gapasdap: Layanan Ini Bebas Pajak
- Kenaikan PPN Menambah Penerimaan Negara Namun Daya Beli Rakyat Merosot
- Kenaikan Pajak 12 Persen Bisa Timbulkan Gejolak Sosial, Pemerintah Diminta Tinjau Ulang
"Harga2 pasti akan naik, pendapatan rakyat stagnan hingga hampir dipastikan daya beli akan menurun. Masyarakat kaya mungkin ga akan terlalu merasakannya," kata Gus Hilmi lewat cuitannya di akun X pribadinya sebagaimana dimuat RMOL, Selasa (24/12).
"Yg miskin juga akan menerima subsidi, tapi mayoritas kelas menengah yg akan merasakan dampaknya dan siapa yg akan bantu mereka," lanjutnya.
Menurut Gus Hilmi, untuk membatalkan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen, Presiden Prabowo bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk selanjutnya dibawa ke DPR untuk disepakati dalam penyusunan RAPBN.
"Bukankah di DPR mayoritas adalah pendukung anda?" tanya Gus Hilmi.
Gus Hilmi juga mendorong DPR kompak bersuara membatalkan rencana kenaikan PPN tersebut.
"Wahai anggota Dewan yg terhormat, yg dipilih dan digaji oleh rakyat...saatnya anda bersuara dan bekerja utk rakyat. Mari satu suara, batalkan kenaikan PPN ini bersama pemerintah," kata Gus Hilmi.
"Insya Allah rakyat Indonesia akan mengapresiasi. Semoga Allah memberkahi orang2 yg selalu cinta negeri ini dan tidak ingin rakyat Indonesia susah & menderita. Baarakallahu fiikum," sambungnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Transportasi Penyeberangan Dipastikan Tidak Kena PPN 12%, Ketum DPP Gapasdap: Layanan Ini Bebas Pajak
- Kenaikan PPN Menambah Penerimaan Negara Namun Daya Beli Rakyat Merosot
- Kenaikan Pajak 12 Persen Bisa Timbulkan Gejolak Sosial, Pemerintah Diminta Tinjau Ulang
