Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, memberikan pandangannya terkait program makan siang bergizi gratis (MBG) yang mulai berjalan dan tengah menjadi perhatian di tingkat nasional.
- Wali Kota Eri Perjuangkan UMKM Surabaya Terlibat Program Makan Bergizi Gratis
- Bulog Madiun Suplai Kebutuhan 3.025 Siswa untuk Program Makan Bergizi Gratis
- Catatan Anggota Komisi E DPRD Jatim Jairi Irawan Tentang Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Timur
Oka menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dan informasi lengkap terkait implementasi program tersebut di wilayah Kabupaten Probolinggo.
Menurut Oka, hingga saat ini jumlah penerima manfaat seperti ibu hamil, balita, dan anak sekolah belum teridentifikasi secara pasti.
"Sampai sekarang kita belum tahu jumlah pasti penerima manfaat," ujar Oka saat ditemui di Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (6/1).
Dia mengungkapkan bahwa Kabupaten Probolinggo belum memiliki dapur khusus untuk penyediaan makan siang gratis sebagaimana yang telah ditunjuk di beberapa wilayah lain.
"Setahu saya, dapur khusus ini baru ada di Kota Probolinggo. Untuk Kabupaten Probolinggo mungkin masih dalam proses, karena targetnya sampai akhir tahun 2025," jelasnya.
Terkait anggaran, Oka menyebut bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat diharapkan dapat digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis ini.
Saat ini, Kabupaten Probolinggo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk mendukung program tersebut.
Namun, Ketua DPD Golkar Kabupaten Probolinggo ini menegaskan bahwa angka tersebut masih jauh dari cukup.
"Kalau dihitung secara kasar, seharusnya minimal dibutuhkan Rp 100 miliar untuk memastikan makan siang bergizi ini berjalan dengan baik. Masalahnya, apakah dana tambahan akan ditransfer langsung dari pusat ke kita (Pemkab) atau ada mekanisme lain, itu yang masih kami tunggu," imbuhnya.
Oka juga menyoroti pentingnya memperhatikan kualitas makanan yang disediakan.
"Ini bukan sekadar memberikan makan siang. Kualitas, higienitas, dan nilai gizi harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai hanya asal diberikan tanpa memperhatikan standar kesehatan yang seharusnya," katanya.
Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan petunjuk teknis yang jelas, sehingga program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal di Kabupaten Probolinggo.
"Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan manfaat yang maksimal dari program ini. Namun, semua masih bergantung pada koordinasi dengan pemerintah pusat dan kepastian anggaran yang tersedia," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Panja Pupuk DPRD Probolinggo Temukan Kios Nakal, Ijin Harus Dicabut
- HUT Gerindra, Anggota DPRD Probolinggo Reno Handoyo Beri Asupan Siswa SD Makan Bergizi Gratis
- Probolinggo Siap Tangani Lonjakan Kasus Demam Berdarah, Dewan Minta Langkah Tegas Dinas Kesehatan