DPRD Kabupaten Probolinggo Bakal Bentuk Panja Atasi Permasalahan Pupuk

Suasana Pertemuan di DPRD Kabupaten Probolinggo. /RMOL Jatim
Suasana Pertemuan di DPRD Kabupaten Probolinggo. /RMOL Jatim

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, bersama dengan beberapa organisasi non-pemerintah (NGO) seperti LIRA dan APLI, serta stakeholder terkait, menggelar pertemuan untuk membahas permasalahan kelangkaan dan mahalnya harga pupuk di wilayah Kabupaten Probolinggo. 


Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kapolres Probolinggo dan perwakilan dari dinas pertanian serta distributor pupuk.

Pertemuan yang dilakukan di Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo pada Rabu (8/1), berbagai pihak menyampaikan aspirasi dan mengungkapkan sejumlah permasalahan yang terjadi di lapangan. 

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma menyatakan bahwa isu kelangkaan dan tingginya harga pupuk ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama para petani.

“Permasalahan ini membutuhkan langkah konkret. Kami sudah mendengar masukan dari dinas pertanian, distributor, serta laporan dari NGO seperti LIRA dan APLI. Harapannya, masalah kelangkaan dan harga pupuk yang melambung ini dapat segera diatasi,” ujar Oka.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kabupaten Probolinggo berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) yang melibatkan perwakilan dari semua fraksi. 

Panja ini akan bertugas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kios-kios pupuk dan distributor untuk memverifikasi data penjualan, mencocokkan data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dengan SPG (Sistem Penebusan Pupuk oleh Petani).

“Kami ingin memastikan apakah data di lapangan sesuai dengan aturan yang ada. Jika ditemukan pelanggaran, seperti harga pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET), maka langkah tegas akan diambil, termasuk pencabutan izin kios yang terbukti bermain harga,” tegasnya.

Oka juga mengatakan, kalau pihak LIRA menyampaikan temuan bahwa hampir seluruh kios di Kabupaten Probolinggo menjual pupuk di atas HET. 

Hal ini menyebabkan beban tambahan bagi para petani di Kabupaten Probolinggo.

DPRD Kabupaten Probolinggo akan bekerja sama dengan dinas terkait untuk memperketat pengawasan distribusi pupuk agar masyarakat mendapatkan pupuk dengan harga yang wajar.

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo berharap langkah ini akan mengurangi permainan harga yang dilakukan oleh oknum distributor maupun kios pupuk. 

Ia juga menegaskan bahwa sebagai perwakilan masyarakat, DPRD akan terus mengawal persoalan ini agar distribusi pupuk berjalan lancar dan sesuai aturan.

“Semoga di awal tahun 2025 ini, dengan langkah-langkah konkret yang telah dirancang, masalah kelangkaan dan tingginya harga pupuk dapat diantisipasi, sehingga petani dapat bekerja dengan tenang dan produktivitas meningkat,” tutup Oka Hendra.

ikuti terus update berita rmoljatim di google news