Gubernur LIRA Jawa Timur Samsudin, mengungkapkan persoalan serius terkait distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Probolinggo.
- Resmi Dilantik, Bupati LSM LIRA Probolinggo Nyatakan Netral di Pilkada 2024
- LIRA Adukan Mafia Pupuk ke Kejaksaan Probolinggo
Selain itu, Samsudin menyoroti dugaan pengurangan kuota pupuk oleh oknum distributor yang berdampak pada penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Permasalahan ini bukan hanya terjadi di Probolinggo, tetapi di sinilah konflik lebih terlihat sistematis. Kami menemukan banyak masyarakat yang belum terdata dalam RTK, namun fokus utama kami adalah pendistribusian pupuk yang tidak sesuai aturan,” ujar Samsudin saat di Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (8/1).
Ia mengungkapkan, dugaan pengurangan kuota pupuk oleh oknum distributor menjadi akar permasalahan yang berdampak luas.
Temuan ini melibatkan 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo, di mana distribusi pupuk sering kali tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Selain itu, Samsudin menyoroti adanya dugaan monopoli oleh oknum distributor dan pengawas dari pihak tertentu yang memaksa kios menjual pupuk non-subsidi.
Hal ini dijadikan alasan untuk menaikkan harga pupuk bersubsidi melebihi HET yang telah ditetapkan.
“Modus-modus yang kami temukan sangat beragam, mulai dari penjualan pupuk di luar jenis yang disetujui hingga adanya kewajiban pembelian pupuk non-subsidi. Ini jelas melanggar aturan dan merugikan petani,” tambahnya.
LSM LIRA meminta DPRD Kabupaten Probolinggo segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki permasalahan ini.
Permintaan tersebut telah direspon positif oleh Ketua DPRD, dengan rencana pembentukan Pansus dijadwalkan minggu depan.
“Kami berharap Pansus ini segera bekerja dan melakukan sidang untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang telah kami temukan,” tegas Samsudin.
Samsudin menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi pupuk agar kejadian serupa tidak terulang.
Ia juga berharap pemerintah daerah dapat memastikan kuota pupuk sesuai dengan RDKK, sehingga petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang sesuai dan tanpa hambatan.
Persoalan distribusi pupuk bersubsidi ini menjadi sorotan penting karena menyangkut keberlangsungan sektor pertanian di Kabupaten Probolinggo.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Resmi Dilantik, Bupati LSM LIRA Probolinggo Nyatakan Netral di Pilkada 2024
- LIRA Adukan Mafia Pupuk ke Kejaksaan Probolinggo