Pasca-penetapan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan kader PDIP Effendi Simbolon meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk mundur dari jabatannya. Menurut Effendi, persoalan hukum yang menjerat Hasto tidak hanya menjadi tanggung jawab Sekjen PDIP, tetapi juga menyentuh pada kepemimpinan tertinggi di tubuh partai.
- Megawati dan Paus Fransiskus Bahas Isu Pemanasan Global di Vatikan
- Megawati Satu Forum Bersama Paus Fransiskus Dalam Lawatannya ke Vatikan
- Panda PDIP Ungkap Cikal Bakal Keretakan Hubungan Jokowi-Megawati
“Ya, harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke Ketua Umumnya juga harus diperbaharui bukan hanya level Sekjen,” ujar Effendi kepada wartawan usai menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Effendi menilai bahwa persoalan hukum yang melibatkan Hasto Kristiyanto, yang saat ini menjadi sorotan publik, telah mencoreng nama baik PDIP. Ia berpendapat bahwa PDIP membutuhkan pembaruan, tidak hanya pada level Sekjen, tetapi juga pada pucuk pimpinan partai. Menurutnya, sudah saatnya ada perubahan menyeluruh, mengingat Megawati telah terlalu lama memimpin partai banteng moncong putih tersebut.
“Sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya, karena ini kan fatal ini, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu bukan milik perorangan, partai itu diatur oleh UU parpol, jadi harus dipertanggungjawabkan kepada publiknya juga harus tinggi,” lanjut Effendi.
Lebih lanjut, Effendi menegaskan bahwa permintaannya agar Megawati mundur dari jabatannya bukan hanya karena alasan regenerasi, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan partai atas kasus hukum yang melibatkan pejabat tinggi PDIP. Ia menilai bahwa pimpinan PDIP harus mempertanggungjawabkan pelanggaran hukum yang terjadi di dalam partai.
"Bukan soal regenerasi, harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum," tegas Effendi.
Pernyataan Effendi Simbolon ini muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan mantan caleg PDIP, Harun Masiku.
Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penggeledahan di dua rumah Hasto untuk mencari bukti-bukti lebih lanjut terkait kasus tersebut.
Di sisi lain, Effendi Simbolon juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang pernah dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), meskipun keduanya telah dipecat dari PDIP. Sebelumnya, Effendi dan Jokowi sempat bertemu di kediaman pribadi Presiden Jokowi pada Kamis, 2 Januari 2025, dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup selama 1,5 jam.
Usai pertemuan, Jokowi menegaskan bahwa itu adalah pertemuan silaturahmi biasa dengan seorang teman lama, dan menepis spekulasi bahwa pembicaraan mereka membahas PDIP.
"Pertemuan biasa, pertemuan dengan senior. Silaturahmi biasa, teman lama," ujar Jokowi di Solo, Jumat (3/1/2025), menanggapi pertemuan tersebut. Meski demikian, Jokowi sempat menyindir mengenai PDIP yang disebutnya sebagai "partai perseorangan," sebuah istilah yang pernah ia gunakan terkait dengan PDIP.
Dengan situasi ini, tekanan terhadap Megawati Soekarnoputri untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP semakin meningkat, terutama setelah kasus hukum yang melibatkan Hasto Kristiyanto mencuat ke permukaan.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Megawati dan Paus Fransiskus Bahas Isu Pemanasan Global di Vatikan
- Ditanya Sumber Uang Suap Hasto-Keberadaan Harun Masiku, Pengacara Bisiki Donny: Jangan Jawab!
- Megawati Satu Forum Bersama Paus Fransiskus Dalam Lawatannya ke Vatikan
