Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempersiapkan 1.000 pengacara untuk mendampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang saat ini menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Harun Masiku.
- Tidak Segera Tahan Hasto, KPK Bantah Belum Cukup Bukti
- Dokumen Rahasia Milik Hasto Diduga Berisi Akal-akalan Jokowi Sembunyikan Utang
- Saeful Bahri Diultimatum KPK di Kasus Hasto
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, mengungkapkan bahwa partainya telah menyiapkan 1.000 pengacara.
"Kita ada 1000 pengacara, kita lihat dulu aja, dan prosesnya, tentunya kami tim hukum akan ada upaya hukum yang akan kita lakukan," ujar
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy dimuat RMOL, Jumat (10/1).
Ronny memastikan Hasto akan memenuhi panggilan Penyidik KPK yang dijadwalkan pada 13 Januari 2025.
“Kita belum bicara sampai ke sana. Tapi intinya Mas Hasto siap menghadiri,” tegas Ronny.
Hasto sendiri telah mengonfirmasi kesiapan dirinya untuk memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 13 Januari 2025 mendatang. Hasto mengatakan sudah menerima surat pemanggilan resmi dari KPK.
Pemanggilan tersebut terkait dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku.
“Saya sudah menerima surat panggilan 13 Januari jam 10.00 WIB,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 9 Januari 2025.
Hasto menegaskan bahwa pihaknya akan taat hukum dengan bersikap kooperatif terhadap pemanggilan KPK. Ia berjanji akan memberikan keterangan sebaik-baiknya.
“Saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya,” tegas Politikus asal Yogyakarta ini.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tidak Segera Tahan Hasto, KPK Bantah Belum Cukup Bukti
- Dokumen Rahasia Milik Hasto Diduga Berisi Akal-akalan Jokowi Sembunyikan Utang
- Saeful Bahri Diultimatum KPK di Kasus Hasto
