Maraknya sebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak sapi di Jawa Timur (Jatim) kini telah mencapai titik kritis. Meskipun situasi ini semakin mengkhawatirkan, pemerintah Provinsi Jatim belum menetapkan status Kondisi Luar Biasa (KLB) terkait wabah tersebut.
- Perundungan di PPDS: Anggota DPRD Jatim Desak Kemenkes Cabut STR Pelaku
- Ini Imbauan DPRD Agar Kasus Bullying PPDS Tidak Terjadi Di Jatim
Muthowif, Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS) Jawa Timur, menilai sudah saatnya pemerintah menyatakan Provinsi Jatim sebagai daerah darurat PMK. Menurutnya, wabah PMK pada sapi kini hampir merata di seluruh Kota dan Kabupaten di Jatim, sehingga perlu penanganan yang lebih serius.
"Oleh sebab itu, kami mendesak Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan (Disnak) Jatim untuk lebih serius dalam menangani hewan ternak yang terdampak atau yang terinfeksi PMK. Hal ini agar dapat menghindari kerugian yang lebih besar bagi peternak tradisional di Jatim," ujar Muthowif, saat dihubungi pada Senin (13/1/2025).
Muthowif juga berharap agar Disnak Jatim berani mengambil langkah-langkah strategis dalam menanggulangi penyebaran PMK. Salah satunya adalah dengan memberikan vaksinasi secara gratis kepada setiap sapi di Jatim. Namun, ia menekankan pentingnya kualitas vaksin yang digunakan.
"Kalau bisa, vaksin yang diberikan harus berkualitas bagus, bukan sekadar diberikan begitu saja. Ini untuk memastikan sapi milik peternak tradisional benar-benar terlindungi dari penyakit," ungkapnya.
Selain itu, Muthowif juga mendesak agar Disnak Jatim mengambil langkah lebih tegas dengan mengurangi pergerakan sapi, baik antar kota/kabupaten maupun antar provinsi. Ia menyarankan agar setiap sapi yang keluar dari kandang harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sehat (SKS).
“Jangan sampai peternak rakyat tradisional memilih untuk tidak memelihara sapi lagi karena merasa pemerintah kurang perhatian terhadap keluhan mereka,” tegas Muthowif.
Ia menambahkan, jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, tidak menutup kemungkinan banyak peternak yang akan mengalami kerugian besar dan menghentikan usaha ternaknya. Oleh karena itu, Pemprov Jatim diminta segera mengambil kebijakan yang lebih proaktif dan cepat untuk menanggulangi wabah PMK agar dampaknya tidak semakin meluas.
Pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan seluruh pihak terkait untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan menyelamatkan sektor peternakan di Jawa Timur.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- PDI Perjuangan Jatim Hormati Putusan MK, Ajak Bersama Membangun Jawa Timur
- Korban Longsor Jombang Ditemukan, Operasi Pencarian Diakhiri
- PMK di Jawa Timur Tertangani Dengan Baik, Khofifah Optimis Stok Hewan Ternak Aman Jelang Ramadhan