Menko Pemberdayaan Masyarakat Dorong Program PMN Mampu Sejahterakan Masyarakat Pra Sejahtera

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin di Kota Mojokerto/ist
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin di Kota Mojokerto/ist

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) berupaya mengatasi permasalahan di masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera dan masyarakat ultra mikro melalui program Permodalan Nasional Madani (PNM). 


Menteri Koordinator PMK, Muhaimin Iskandar menyatakan pihaknya akan fokus pada program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Bila model seperti ini diperbanyak hingga 150 juta orang bisa diberdayakan secara ekonomi, saya yakin pertumbuhan ekonomi akan cepat dan kesejahteraan akan terwujud,” ujar Muhaimin didampingi Wakil Menteri BUMN Kartiko saat menghadiri Temu Inspirasi Lokal melalui PNM Mekaar di GOR Seni Majapahit, Kota Mojokerto Kamis (16/1).

Menurut Muhaimin, PNM Mekaar merupakan program yang telah menjangkau lebih dari 25 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Model program ini lanjutnya, dinilai sebagai salah satu model pemberdayaan yang efektif. 

“Kita optimistis jika cakupan program ini diperluas hingga 100 juta penerima manfaat, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan sangat signifikan. Pentingnya pendampingan intensif dari Account Officer (AO) PNM dalam memastikan keberhasilan program,” jelasnya.

“Pemberdayaan harus terukur dan memiliki target. Setiap tahun, minimal 50 ribu penerima manfaat harus naik kelas menjadi mandiri. Ini sesuai arahan Presiden bahwa uang negara harus digunakan untuk pemberdayaan yang produktif,” tambahnya. 

Muhaimin menjelaskan pada 2024, PNM Mekaar mencatat perputaran dana hampir Rp70 triliun, dengan nilai pinjaman per nasabah bervariasi antara Rp3 juta hingga Rp8 juta. Sistem tanggung renteng yang diterapkan berhasil menjaga tingkat pengembalian hingga 100 persen.

“Dana pemberdayaan harus produktif, bukan konsumtif. Penerima manfaat didorong untuk bertanggung jawab atas pinjaman mereka, dan ini terbukti berjalan dengan baik,” jelasnya. 

Pihaknya menegaskan bahwa semua dana untuk pemberdayaan berasal dari APBN, meskipun kontribusi dari APBD dan swadaya masyarakat tetap diharapkan untuk mendukung program lokal.

“Dukungan Anggaran Pemerintah yang signifikan untuk program ini, dengan tambahan alokasi dana dari APBN yang diharapkan mencapai lebih dari Rp100 triliun pada pertengahan hingga akhir tahun, kami yakin program ini akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,”ujar Muhaimin lagi.

Kemenko PM mengajak semua pihak, baik kalangan masyarakat maupun dunia usaha, untuk bersama-sama mendukung program pemberdayaan ini. 

“Dibutuhkan kerja sama semua elemen untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan merata,” tambah Muhaimin.

Kemenko Pemberdayaan Masyarakat optimis bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berjalan efektif dan memberikan hasil yang signifikan. Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dr. (HC) Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si. di kota Mojokerto di sambut PJ Walikota Mojokerto Moh Ali Kuncoro dan juga Forkompinda kota Mojokerto.

ikuti terus update berita rmoljatim di google news